Mobil Listrik Bisa Jadi Gak Bebas Ganjil Genap Lagi? Ini Respons Menperin

Uzone.id — Aturan bebas ganjil genap bagi mobil listrik berbasis baterai (EV) di Jakarta berpeluang dicabut jika populasinya sudah mencapai sekitar 30 persen.

Wacana tersebut disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko. Dia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan pencabutan fasilitas tersebut ketika jumlah mobil listrik sudah mencapai tingkat tertentu.

“Saya pernah berdiskusi dengan Gubernur Pramono Anung mengenai aturan ganjil genap. Menurut saya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan hal tersebut. Jika populasi kendaraan listrik sudah mencapai sekitar 30 persen, pengecualian aturan ganjil genap mungkin perlu dicabut," katanya dikutip dari berbagai sumber.

Baca Juga :

Pemerintah Mau Kurir dan Ojol Pakai Motor Listrik di 2027

Terkait hal tersebut, Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji pun mengatakan pihaknya akan menerima audiensi Periklindo untuk mendengarkan alasan dan aspirasi terkait pencabutan insentif nonfiskal tersebut.

“Nanti Periklindo akan melakukan audiensi dengan kami. Kami akan mendengarkan aspirasinya secara lebih lengkap, kemudian kami akan timbang apakah insentif tersebut layak dilepas atau tidak," ujar Sarmuji, Kamis (29/10).

Ia mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan keuntungan dan konsekuensi dari perubahan tersebut sebelum pada akhirnya memutuskan apakah akan mencabut atau tidak aturan tersebut.

“Apa keuntungan dan konsekuensinya jika insentif non fiskal tersebut dilepas atau diubah. Kami akan mendengarkan secara saksama alasan yang disampaikan,” jelasnya.

Sebelumnya, Moeldoko mengungkapkan bahwa dirinya sudah berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai aturan ganjil genap untuk mobil listrik. Meski begitu, Moeldoko menilai populasi mobil listrik saat ini masih relatif rendah. Karena itu, fasilitas bebas ganjil genap dinilai masih bisa dipertahankan.

Baca Juga :

170 Juta Mobil dan Motor Bensin di Indonesia Mau Diganti Listrik

Moeldoko juga menilai pencabutan fasilitas bebas ganjil genap tidak serta-merta menghilangkan minat masyarakat terhadap mobil listrik. Menurutnya, efisiensi biaya operasional masih menjadi salah satu daya tarik kendaraan listrik, terutama ketika harga BBM nonsubsidi masih tinggi.

Dia menambahkan, insentif pemerintah masih dibutuhkan untuk mendorong penggunaan mobil listrik hingga populasinya mencapai sekitar 30 persen.

“Insentif masih diperlukan untuk mendorong adopsi kendaraan listrik hingga populasinya mencapai sekitar 30 persen. Setelah mencapai angka tersebut, pasar diharapkan sudah lebih stabil,” tambahnya.