Muncul Usulan Pemerintah Kasih Insentif ke Bus dan Truk Listrik

Uzone.id - Ketua Umum Perkumpulan Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, sedang mengusulkan agar truk dan bus listrik juga bisa menikmati kucuran insentif layaknya mobil penumpang. Kira-kira apa yang menjadi landasan usulan ini?

Menurut Moeldoko, keberadaan kendaraan komersial ini punya andil yang sangat krusial dalam menekan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) fosil sekaligus memangkas emisi karbon di Tanah Air.

"Masalah pengurangan subsidi. Yang kedua orientasinya itu penyumbang atau pengurangan CO2, maka sebenarnya komersil itu kontribusinya besar. Dia banyak menggunakan BBM dan dia banyak mengeluarkan CO2, maka semestinya itu juga menjadi sasaran pemberian insentif," ucap Moeldoko di Jakarta, Kamis (22/10).

Guna mewujudkan hal ini, pihak Periklindo sudah menyodorkan surat resmi kepada pihak pemerintah agar menyusun skema kemudahan khusus bagi armada komersial berbasis listrik.

Baca Juga :

Periklindo Dorong Insentif Kendaraan Listrik Langsung untuk 3 Tahun

Moeldoko berharap bentuk insentif yang akan diberikan nantinya dapat mengadopsi mekanisme pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah berjalan pada mobil listrik penumpang.

"Kita menyampaikan surat kepada pemerintah, nanti kalau ada pemberian insentif supaya kendaraan komersil itu dimasukkan," tutur Moeldoko.

Sejauh ini, skema fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi segmen kendaraan niaga baru menyasar bus listrik dengan ketentuan TKDN paling rendah 40 persen.

Di sisi lain, operasional truk listrik malah sama sekali belum memperoleh sentuhan fasilitas insentif fiskal atau non-fiskal dari pemerintah.

Landasan aturan insentif mobil dan bus listrik sendiri tercantum di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

"Bentuknya sama dengan passenger ya, pengurangan dari yang 10 persen itulah," pungkasnya.

Perlu diketahui, Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji sebelumnya telah mengusulkan untuk pemberian insentif kepada berbagai mobil berteknologi hybrid.

Penggunaan teknologi elektrifikasi pada kendaraan membawa potensi besar dalam menekan emisi gas buang sekaligus menghemat BBM. Sebagai gambaran, kendaraan hybrid memadukan mesin pembakaran internal dengan motor listrik.

Baca Juga :

Bukan Cuma Insentif Pajak, Mobil Hybrid Juga Diusulkan Bebas Gage

Berbeda lagi dengan hybrid dengan jenis PHEV yang memberikan fleksibilitas lebih karena daya baterainya dapat diisi ulang menggunakan sumber listrik eksternal.

Sementara itu, teknologi REEV mengandalkan motor listrik sebagai penggerak roda utama. Mesin pembakaran internal pada sistem REEV hanya bertugas memproduksi energi listrik pendukung untuk memperjauh jarak tempuh saat baterai mulai menipis

Bentuk dukungan pemerintah rencananya tidak cuma terbatas pada potongan pajak semata. Paket insentif juga mencakup beragam kemudahan nonfiskal yang bakal memanjakan para pengguna.

“Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus,” kata Sarmuji.