Pajak Kendaraan di Indonesia Dianggap Ketinggian, Ini Saran Peneliti

Uzone.id - Pajak kendaraan di Indonesia yang berlaku saat ini dianggap ketinggian, bahkan peneliti menyarankan pajaknya diturunkan agar membuat penjualannya industri otomotif meningkat.

Dilansir dari Antara, Agus Purwadi peneliti senior dari Pusat Sistem Transportasi Berkelanjutan Institut Teknologi Bandung (ITB) mendesak pemerintah buat mempertimbangkan pengurangan pajak kendaraan mobil.

Menurutnya, ini adalah langkah strategis buat memacu penjualan mobil sekaligus bikin perekonomian nasional kita makin bergerak.

Agus Purwadi mengatakan, kalau pajak di sektor otomotif Indonesia saat ini tergolong terlalu tinggi dan tidak pas jika dibandingkan dengan rasio produk domestik bruto (PDB).

Bayangkan saja, komponen pajak dalam harga kendaraan saat ini sudah mencapai 40 persen. Angka ini berasal dari pajak pusat dan daerah, yang membuat harga jual secara retail yang terkena dampaknya.

Menurut Agus, jika kebijakan perpajakan yang diambil dari aktivitas ekonomi yang sedang bertumbuh, justru membuat beban di sektor tersebut. Terlebih dipakai sebagai alat perekonomian.

Agus pun menyarankan pemerintah buat coba melakukan evaluasi dengan cara membandingkan dengan negara lain yang sistem pajaknya mirip Indonesia.

Menurutnya, langkah ini penting banget buat melihat gimana negara-negara tersebut mengatur pajak dan insentif biar industri otomotifnya makin maju.

Agus mencontohkan, stimulus fiskal yang sempat diberikan pemerintah di masa pandemi Covid-19 terbukti sukses menggerakkan ekonomi.

Pada konteks saat ini, pengurangan pajak dianggap bisa jadi salah satu bentuk stimulus agar penjualan industri otomotif bergairah kembali.

Agus pun mengingatkan, pajak yang terlalu tinggi berpotensi menciptakan ekonomi berbiaya tinggi. pada akhirnya menekan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan industri.

“Kalau kita membesarkan pajak, itu cenderung high cost ekonominya,” sebut Agus dikutip oleh Uzone.id.

Jadi, pengurangan pajak ini bukan sekadar mengurangi pemasukan negara, tapi lebih sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.