Perpres Ojol Terbit: Atur Potongan hingga Status Driver Ojek Online

Uzone.id — Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 mengenai perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital resmi disahkan oleh pemerintah dan DPR RI pada Kamis, (08/10).

Perpres ini akan mengatur terkait ekosistem transportasi digital, termasuk ojek online baik itu penumpang, barang dan juga makanan. 

Ada pun poin-poin yang diatur dalam Perpres Ojol ini mencakup soal tarif, biaya platform, jaminan sosial untuk driver, status kemitraan dengan platform dan juga perlindungan bagi para pengemudi.

“Alhamdulillah, setelah sekian tahun pengaturan mengenai ojek online akhirnya di pemerintah Presiden Prabowo bisa mengeluarkan dan memberikan kepastian kepada rekan-rekan pengemudi ojek online,” kata Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, Kamis, (08/10).

Mekanisme Pengawasan dan Kolaborasi Tiga Kementerian

Dalam penerapannya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa akan ada forum komunikasi atau sekertariat bersama untuk memastikan kalau pelaksanaan aturan ini berjalan dengan selaras.

3 kementerian tersebut antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Aturan Komisi Aplikator dan Tarif Ojek Online

Adapun poin-poin dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 mengenai ojek online tersebut antara lain:

Pertama, aturan terbaru mengenai komisi aplikator yang diatur maksimal 8 persen. Berdasarkan poin ini, perusahaan aplikasi ride hailing seperti Grab, Gojek hingga Maxim hanya bisa mengambil komisi paling banyak 8 persen dari tarif setiap perjalanan para mitra driver mereka.

Sementara itu, mitra driver berhak atas pendapatan bersih minimal 92 persen dari setiap perjalanan. Angka persentase ini meningkat dari yang sebelumnya 80 persen untuk driver dan 20 persen untuk aplikator.

Aturan ini sendiri sudah mulai diterapkan oleh setiap platform ride-hailing di Indonesia semenjak 1 Juli 2026 lalu.

Untuk mengawal aturan ini, Kementerian Perhubungan bertugas untuk mengawal penerapannya, baik untuk biaya platform maupun tarif angkutan.

Selain itu, dalam Perpres ini, Kementerian Perhubungan juga menjadi pihak untuk mengatur tarif angkutan penumpang ojol roda dua. Ini nantinya akan menjadi rujukan bagi kementerian lain untuk mengatur tarif pengantaran barang dan juga makanan.

Sementara itu, untuk layanan antar barang dan makanan melalui platform ride-hailing, Kementerian Komunikasi dan Digital berwenang untuk menetapkan biaya jasa. Tujuannya, adalah untuk menjamin penghasilan yang layak sekaligus memberikan perlindungan risiko bagi para pengemudi.

Pengakuan Driver Ojol sebagai Pelaku UMKM

Poin selanjutnya adalah status mitra driver. Berdasarkan aturan Perpres ini, mitra driver ojek online akan diakui sebagai pelaku usaha mikro (UMKM).

Ini artinya, para driver ojek online berhak untuk mendapatkan akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan program pemberdayaan sebagaimana yang didapatkan oleh para pelaku usaha UMKM.

Driver ojek online nantinya bisa mengakses program pembiayaan bersubsidi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan akses modal tanpa agunan menggunakan sistem penilaian kredit inovatif (innovative credit scoring) melalui sistem SAPA UMKM.

Selain itu, driver ojek online yang memiliki omzet di bawah 500 juta per tahunnya juga tidak akan dikenakan pajak penghasilan alias bebas pajak PPh.

Karena sudah berstatus sebagai pelaku usaha UMKM, maka Kementerian UMKM akan berperan sebagai pengampu dan menjadi pihak yang membina mitra pengemudi dan mengawal perjanjian kemitraan antara pengemudi dan aplikator.

Jaminan Sosial dan Perlindungan Kerja Driver

Poin ketiga adalah jaminan sosial dan perlindungan kerja bagi para driver ojek online. Dengan adanya Perpres ini, driver ojek online akan memperoleh perlindungan atas risiko kerja, seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian serta akses BPJS Kesehatan.

Untuk mengawal kebijakan ini, pemerintah membentuk satuan tugas lintas kementerian yang diketuai kembali oleh Menteri UMKM. Aturan ini disebut harus selesai pada 31 Desember 2026 mendatang.