Platform Medsos Gak Patuh PP Tunas? Didenda Minimal Rp1 Miliar

Uzone.id— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan menjatuhkan denda paling sedikit Rp1 miliar untuk platform media sosial yang tidak mematuhi aturan PP Tunas terkait pembatasan akun anak-anak.

Sanksi Denda untuk Pelanggaran PP Tunas

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam Konferensi Pers PP Tunas yang berlangsung pada Senin, (14/09).

“Dapat kami sampaikan hari ini untuk formulasi denda administratif, bahwa pemerintah sudah merampungkan formulasi pengenaan denda sebagai bagian dari instrumen penegakan kepatuhan untuk platform digital skala besar atau global,” kata Meutya dalam keterangannya.

Denda ini merupakan bagian dari sanksi administratif yang dijatuhkan Komdigi untuk platform media sosial yang tetap ngeyel dan dinilai gagal membatasi penggunaan platform untuk anak-anak.

“Tadi kami sampaikan ada sebagian (platform) yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif,” ujar Meutya.

Sanksi tersebut diberikan secara bertahap mulai dari sanksi teguran tertulis yang bisa dikeluarkan beberapa kali, denda administratif hingga pemutusan akses fitur maupun akses platform secara keseluruhan.

“Tentu sekali lagi kita tidak berharap untuk melakukan ini dan berharap agar dapat kemudian para platform ini melakukan perubahan-perubahan secara terasa dan signifikan dalam kerangka pemenuhan aturan yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Mekanisme Denda Platform Global dan Lokal

Denda untuk platform media sosial global dan juga platform lokal pun diatur secara berbeda. Untuk platform skala global seperti Meta, YouTube, Roblox hingga X yang tidak mematuhi PP Tunas, denda yang dirumuskan adalah 6 persen dari pendapatan global mereka.

Sementara untuk PSE privat dalam negeri, besaran denda disesuaikan dengan skala usaha, yaitu untuk usaha mikro maksimal Rp1 miliar, usaha kecil maksimal Rp5 miliar, dan usaha menengah maksimal Rp10 miliar.

“Penentuan skala usaha mengacu pada PP No. 7 Tahun 2021,” tambahnya.

Meutya menyatakan bahwa penentuan denda ini sudah melalui konsultasi publik dan juga sudah disampaikan secara resmi kepada PSE, terutama ke 8 platform tersebut.

Roblox Jadi yang Paling Patuh

Sementara itu, hingga saat ini Kementerian Komdigi melaporkan bahwa hingga 6 September 2026, sebanyak 28 akun anak-anak sudah diblokir dari platform Roblox, YouTube, Instagram, Facebook, Threads, TikTok, X, dan Bigo Live.

Sayangnya, dari ke-8 platform ini, hanya satu platform saja yaitu Roblox yang dinilai sukses menerapkan PP Tunas di platform mereka karena berhasil mengembangkan dan menerapkan sejumlah modifikasi fitur perlindungan anak.

Fitur tersebut antara lain mekanisme age gate system, klasifikasi fitur berdasarkan kelompok usia pengguna. Dan melalui fitur ini, Roblox telah memindahkan secara otomatis 23 juta akun anak kepada Roblox Kids.