
Uzone.id — Kementerian Komunikasi dan Informatika semakin gencar melakukan sidak ke berbagai pihak untuk membasmi perjudian online.
Jika sebelumnya pembasmian judi online dilakukan di kalangan korban, server, penyedia dan aplikasi, kini pembasmian judi online juga menyebar ke wilayah ‘hulu’ yaitu sistem pembayaran.Terbaru, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memutuskan akan menjatuhkan sanksi berupa takedown atau pencabutan tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang banyak digunakan untuk transaksi perjudian online.
“Pada hari Jumat, 9 Agustus 2024, Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat peringatan kepada para PJP untuk memastikan layanannya tidak memfasilitasi transaksi perjudian secara daring,” kata Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi dalam keterangannya.
Ada 21 PJP dan 42 Sistem Elektronik diduga yang terlibat dalam lingkaran transaksi perjudian online dan dalam pantauan Kominfo. Dari puluhan platform PJP yang disurati Kominfo, ada nama-nama platform pembayaran yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia, yakni ShopeePay dan sistem pembayaran BRI.
Berikut Sistem Elektronik dan PJP yang mendapat surat dari Kominfo terkait transaksi perjudian online:
Beberapa nama platform pembayaran di atas terancam diblokir karena Kemenkominfo menemukan adanya indikasi keterkaitan pemanfaatan layanan sistem pembayaran tersebut untuk aktivitas perjudian.
Dengan surat tersebut, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Menkominfo pun telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan PJP tersebut.
Berdasarkan evaluasi ini, Kementerian Kominfo meminta platform-platform ini untuk melakukan pemeriksaan internal/audit terhadap layanan mereka secara komprehensif dan mendalam.
Hal ini dilakukan untuk mengajak para PSE untuk lebih aktif lagi menyisir akun-akun yang potensial atau mungkin terlibat dalam transaksi perjudian online.
“Jadi ini adalah upaya untuk mencegah judi online ini dari hulu sampai hilir. Nah kita tahu bahwa titik terpenting adalah soal transaksi kan. Karena itu kita mengajak PSE ini, terutama financial service, supaya bisa lebih aktif untuk menyisir akun-akun yang potensial atau mungkin terlibat transaksi judi online,” kata Nezar Patria kepada awak media, Senin, (12/08).
Hasil pemeriksaan internal/audit ini kemudian akan diserahkan kepada Kementerian Kominfo paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat peringatan tersebut diterima. Jika tidak memenuhi permintaan ini, maka penyelenggara jasa pembayaran elektronik akan dikenakan sanksi administratif.