Ramai Transaksi Judol di E-Wallet, Kominfo Beri Warning ShopeePay Dkk

Uzone.id — Kementerian Komunikasi dan Informatika semakin gencar melakukan sidak ke berbagai pihak untuk membasmi perjudian online.

Jika sebelumnya pembasmian judi online dilakukan di kalangan korban, server, penyedia dan aplikasi, kini pembasmian judi online juga menyebar ke wilayah ‘hulu’ yaitu sistem pembayaran.

Terbaru, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memutuskan akan menjatuhkan sanksi berupa takedown atau pencabutan tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang banyak digunakan untuk transaksi perjudian online.

“Pada hari Jumat, 9 Agustus 2024, Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat peringatan kepada para PJP untuk memastikan layanannya tidak memfasilitasi transaksi perjudian secara daring,” kata Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi dalam keterangannya.

Ada 21 PJP dan 42 Sistem Elektronik diduga yang terlibat dalam lingkaran transaksi perjudian online dan dalam pantauan Kominfo. Dari puluhan platform PJP yang disurati Kominfo, ada nama-nama platform pembayaran yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia, yakni ShopeePay dan sistem pembayaran BRI.

Berikut Sistem Elektronik dan PJP yang mendapat surat dari Kominfo terkait transaksi perjudian online:

1. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta - Loket Bank Jogja
2. Anadana Kode Nontunai - Mony Uang Elektronik
3. Anadana Kode Nontunai - Mony Uang Elektronic
4. Sahabat Kirim Digital - Easylink
5. Sahabat Kirim Digital - Ayolinx
6. Sinar Merak Santoso Syariah - Sms Pay
7. Inacash Lentera Teknologi - Inacash
8. Solusi Pembayaran Nasional - Spnpay
9. Kreigan Digital Wesel - Nextrans
10. Nusapay Solusi Indonesia - Nusapay
11. Sunrate Commercial Services - Sunrate
12. Bank Nano Syariah - Aira Mobile
13. Kiriman Dana Pandai - Kyrim
14. Bimasakti Multi Sinergi - Winpay
15. Arash Digital Rekadana - Sistem Integrator Pembayaran Lintas Batas (Cross Border Payment) Menggunakan QRIS (Quick Response Indonesia Standard)
16. Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Bank Rakyat Indonesia -Internet Banking Web Bank BRI
17. E2pay Global Utama - E2pay Global Utama
18. Bimasakti Multi Sinergi - Binapayment
19. Bimasakti Multi Sinergi - Cijpay
20. Bimasakti Multi Sinergi - Paykaltimtara
21. Bimasakti Multi Sinergi - Keris
22. Bimasakti Multi Sinergi - Coopay
23. Bimasakti Multi Sinergi - Madiunpay
24. Bimasakti Multi Sinergi - Deltapay
25. E2pay Global Utama - Pt E2pay Global Utama
26. E2pay Global Utama -E2pay
27. Bimasakti Multi Sinergi -Ekapay
28. Bank Perkreditan Rakyat Eka Bumi Artha - Bank Eka Internet Banking
29. Gpay Digital Asia - Gaja
30. Inti Dunia Sukses - Mitra I.Saku
31. Visi Jaya Indonesia - Eidupay
32. Bimasakti Multi Sinergi - Bds Pay
33. Bimasakti Multi Sinergi - Abaf Pay
34. Bimasakti Multi Sinergi - Pangandaran Pay
35. Bimasakti Multi Sinergi - Maja Pay
36. Bimasakti Multi Sinergi - Jombang Kita
37. Bimasakti Multi Sinergi - Gresik Pay
38. Bimasakti Multi Sinergi - Gianyar Pay
39. Bimasakti Multi Sinergi - Gunungkidul Pay
40. Bimasakti Multi Sinergi - Banten Pay
41. Finnet Indonesia - Aplikasi Mitra Finpay
42. Airpay International Indonesia - ShopeePay

Beberapa nama platform pembayaran di atas terancam diblokir karena Kemenkominfo menemukan adanya indikasi keterkaitan pemanfaatan layanan sistem pembayaran tersebut untuk aktivitas perjudian.

Dengan surat tersebut, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Menkominfo pun telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan PJP tersebut.

Berdasarkan evaluasi ini, Kementerian Kominfo meminta platform-platform ini untuk melakukan pemeriksaan internal/audit terhadap layanan mereka secara komprehensif dan mendalam.

Hal ini dilakukan untuk mengajak para PSE untuk lebih aktif lagi menyisir akun-akun yang potensial atau mungkin terlibat dalam transaksi perjudian online.

“Jadi ini adalah upaya untuk mencegah judi online ini dari hulu sampai hilir. Nah kita tahu bahwa titik terpenting adalah soal transaksi kan. Karena itu kita mengajak PSE ini, terutama financial service, supaya bisa lebih aktif untuk menyisir akun-akun yang potensial atau mungkin terlibat transaksi judi online,” kata Nezar Patria kepada awak media, Senin, (12/08).

Hasil pemeriksaan internal/audit ini kemudian akan diserahkan kepada Kementerian Kominfo paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat peringatan tersebut diterima. Jika tidak memenuhi permintaan ini, maka penyelenggara jasa pembayaran elektronik akan dikenakan sanksi administratif.