Satukan 27 Ribu Aplikasi Pemerintah, Jokowi Luncurkan INA Digital
Foto: Peresmian SPBE Summit 2024
Uzone.id – Presiden Jokowi meresmikan platform INA Digital atau Government Technology (GovTech) Indonesia sebagai salah satu agenda SPBE Summit 2024 yang diselenggarakan oleh Kemen PANRB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) pada Senin, (27/05).
INA Digital adalah layanan digital pemerintah yang terpadu dan akan mulai bisa digunakan pada September 2024 nanti. Platform layanan digital ini menjadi ‘jembatan’ untuk 27 ribu platform digital pemerintah yang saat ini tersebar di seluruh lembaga/kementerian.Selain itu, kehadiran INA Digital ini juga diluncurkan untuk memperkuat infrastruktur dan transformasi govtech agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia.
“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik di negara kita. Kita juga harus memperkuat transformasi ke govtech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital, yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya,” kata Jokowi dalam peresmian SPBE Summit 2024.
Kehadiran INA Digital ini dinilai menjadi tahap awal dalam keterpaduan dan integrasi layanan digital nasional yang menurut Jokowi harus terus diperbaiki dan dilanjutkan secara bertahap.
“Yang penting dimulai dulu, ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap,” ujarnya.
Saat ini, kehadiran 27 ribu aplikasi atau platform digital di lingkungan pemerintah menjadi salah satu hal yang mempersulit dan memperlambat pelayanan masyarakat, dan salah satu hal yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat.
“Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi,” tegasnya.
27 ribu aplikasi layanan publik milik pemerintah, baik pusat maupun daerah yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih. Tahun ini saja, Jokowi menemukan adanya anggaran sebesar Rp6,2 triliun untuk membuat aplikasi baru dan platform baru.
Oleh karena itu mulai tahun ini, Jokowi meminta lembaga/kementerian untuk berhenti membuat platform baru dan harus melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi serta data mereka.
“tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya. Tidak boleh! Tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris itu kita pelihara,” tegas Jokowi.
Dengan perilisan platform digital terpadu INA Digital ini, Jokowi berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat disederhanakan dan terintegrasi melalui satu aplikasi saja tanpa harus berpindah ke aplikasi lain.
“Karena kesederhanaan dalam pelayanan dapat berdampak (positif) pada masyarakat,” tandas Jokowi dalam acara peresmian SPBE Summit 2024.
Related Article