Satu lagi kasus kebocoran data terjadi di Indonesia. Salah satu pengguna forum hacker mengklaim bahwa mereka telah membocorkan data Polda Metro Jaya.
Bukan Bjorka, data-data ini diunggah oleh sebuah akun bernama ‘sspX’ dengan judul ‘Indonesia Citizenship Database from Ministry of Social Affair Republic Indonesia’. Dari keterangan ini, data-data tersebut diduga berasal dari Kemensos RI.
Dukungan netizen kepada hacker bernama Bjorka bukan tanpa alasan. Pengamat media sosial, Enda Nasution mengatakan, ini adalah bentuk protes kepada berbagai kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai tidak pro rakyat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD mengungkapkan bahwa pemerintah kini terus melakukan penyelidikan dan sudah mengantongi identitas Bjorka, hacker yang kini sedang jadi pusat perhatian Indonesia.
Kejadian peretasan ini bukan satu atau dua kali terjadi, bahkan sering. Seakan tak belajar dari kesalahan, sistem keamanan siber Indonesia masih dengan mudahnya diretas hacker yang entah kenapa ‘caper’ ke masyarakat Indonesia. Kalau begini terus, Pemerintah harus melakukan apa?
Setelah beberapa jam tak melakukan aksi spill the tea beberapa pejabat Indonesia, Bjorka kembali menumpahkan ‘teh’ dengan menyinggung salah satu gubernur Indonesia, Anies Baswedan.
Bjorka mendadak naik daun, viral layaknya selebgram. Apa yang dia lakukan sampai dianggap mempermalukan pemerintah Indonesia, khususnya Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara.
Pekan kali ini diisi dengan berbagai kabar menarik, dari yang bikin greget hingga kabar duka yang jadi sorotan warganet dunia. Pekan kali ini juga masih sama dengan pekan lalu, yaitu kasus kebocoran data yang masih saja belum menemukan senjata ampuhnya.
Setelah berhasil membobol data yang berhubungan dengan Presiden, Bjorka mengumumkan target selanjutnya. Dalam aplikasi Telegram, Bjorka mengatakan bahwa ia akan membobol database MyPertamina.
Belum juga beres masalah kebocoran kartu SIM dan data KPU, peretas Bjorka kini berencana meretas sistem kepresidenan RI.
Setelah melakukan berbagai proses yang cukup menyita waktu, RUU PDP akhirnya akan segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR.
Yang bisa dilakukan KPU adalah melakukan pengecekan apakah ada anomaly traffic (traffic tak biasa) atau tidak. Bila tidak ada maka terbuka kemungkinan terjadi insider threat attack.
Bantu UMKM Go Digital, LinkAja Gandeng 2 Startup Ini
Recap News: Pejabat RI Dimata-matai Israel hingga Kabar Duka Sepakbola
Chery Mulai Rakit Lokal Komponen Tiggo 7 dan 8 Pro
Ini Perintah Jokowi ke PSSI dan Kapolri Usai Kerusuhan Maut Kanjuruhan
Mengenal Pentingnya Orkestrasi di Perusahaan untuk Olah Inovasi
Sadap Pesan WhatsApp Pakai Social Spy Ternyata Hoaks
Telkomsel Tinc Batch 7, Ajang PDKT Startup dengan Venture Capital
Mobil Listrik di China Murah-murah, Ternyata Ini Rahasianya
Pendapatan AMD Ryzen Anjlok Gara-gara Intel Alder Lake
Ini Fungsi Fraud Flags dan Income Prediction dari Tokoscore-nya Tokopedia
Minat dan Bakat Berkarir Bisa Dipetakan Hanya Dengan Aplikasi Ini
Spesifikasi dan Harga Prosesor Intel Core 13th Gen ‘Raptor Lake’
Trending Lainnya
Gadget
Auto
Telco
Startup
Masuk dengan Google