Home
/
Digilife

Akhirnya, Budaya Fotokopi e-KTP Bakal Dilarang di Indonesia

Pemerintah melarang fotokopi e-KTP, menggantinya dengan verifikasi digital, serta menjadikan NIK identitas tunggal layanan publik, terutama di wilayah 3T.

Akhirnya, Budaya Fotokopi e-KTP Bakal Dilarang di Indonesia

Bagikan :

Highlight Artikel

  • Pemerintah akan melarang aktivitas fotokopi atau tangkapan layar e-KTP dan menggantinya dengan proses verifikasi identitas secara digital.
  • Larangan ini berlaku untuk semua pihak, mulai dari penyelenggara layanan publik pemerintah, swasta, hingga pelaku usaha kecil.
  • Revisi RUU Adminduk juga akan memperkuat fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Single Identity Number (SIN) untuk semua layanan publik.
  • Digitalisasi layanan kependudukan akan tetap memperhatikan masyarakat yang belum memiliki akses teknologi, terutama di wilayah 3T.

Uzone.id – Aktivitas fotokopi KTP elektronik (e-KTP) untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari mengurus dokumen hingga membuka rekening bank akan segera dilarang oleh pemerintah.

Aturan ini menjadi salah satu poin yang dibahas DPR RI bersama pemerintah dalam revisi Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).

Nantinya, siapapun tidak diperbolehkan untuk meminta fotokopi maupun tangkapan layar KTP dan lainnya. Sebagai gantinya, proses verifikasi identitas masyarakat pun harus dilakukan secara digital.

“Perlindungan data dan dokumen, termasuk larangan meminta fotokopi atau tangkapan gambar, diganti verifikasi dengan alat baca digital,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, dikutip dari siaran Youtube TVR Parlemen, Senin (16/11).



Larangan ini pun akan berlaku untuk semua pihak, termasuk penyelenggara layanan publik pemerintah, swasta dan juga pelaku usaha kecil.

“Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil,” tambahnya.

Aturan ini akan sangat ditunggu-tunggu, pasalnya kegiatan fotocopy e-KTP ini sudah melekat menjadi budaya di Indonesia. Padahal, status dari KTP sendiri sudah elektronik dan dilengkapi oleh data biometrik seperti sidik jari dan wajah.

Selain melarang permintaan fotokopi e-KTP, RUU Adminduk juga akan memperkuat fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas tunggal atau Single Identity Number (SIN) untuk seluruh layanan publik.



Saat ini, masyarakat masih memiliki various nomor identitas untuk mengakses layanan yang berbeda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan duplikasi dan ketidaksesuaian data antarinstansi.

Dengan sistem identitas tunggal, NIK akan menjadi basis utama untuk mengakses berbagai layanan, seperti perpajakan, kesehatan, hingga pengurusan SIM.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pembaruan aturan ini diperlukan untuk membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih terintegrasi dan berbasis digital.

Meski demikian, digitalisasi layanan kependudukan tetap harus memperhatikan masyarakat yang belum memiliki akses terhadap teknologi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Digitalisasi tidak boleh menjadi syarat yang justru menghalangi orang memperoleh hak,” kata Aria Bima.

 

FAQ Artikel

Mengapa aktivitas fotokopi e-KTP akan dilarang?

Aktivitas fotokopi e-KTP akan dilarang karena status KTP sudah elektronik dan dilengkapi data biometrik, serta untuk perlindungan data. Proses verifikasi identitas akan diganti dengan alat baca digital.

Bagaimana proses verifikasi identitas akan dilakukan setelah fotokopi e-KTP dilarang?

Setelah larangan berlaku, proses verifikasi identitas masyarakat harus dilakukan secara digital menggunakan alat baca digital.

Pihak mana saja yang akan terpengaruh oleh larangan fotokopi e-KTP ini?

Larangan ini akan berlaku untuk semua pihak, termasuk penyelenggara layanan publik pemerintah, swasta, dan pelaku usaha kecil.

Apa peran Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam revisi RUU Adminduk?

Dalam revisi RUU Adminduk, NIK akan diperkuat sebagai nomor identitas tunggal (Single Identity Number/SIN) untuk seluruh layanan publik, seperti perpajakan, kesehatan, hingga pengurusan SIM.

Apakah digitalisasi layanan kependudukan ini mempertimbangkan akses bagi semua masyarakat?

Ya, digitalisasi layanan kependudukan tetap harus memperhatikan masyarakat yang belum memiliki akses terhadap teknologi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar tidak menghalangi hak mereka.

Vina Insyani

Vina Insyani

Jurnalis

Jurnalis yang berfokus untuk memantau tren viral di sekitar kalian serta mengulik isu yang ramai dibahas di ruang digital.
Lihat semua artikel →
populerRelated Article