Akhirnya, Budaya Fotokopi e-KTP Bakal Dilarang di Indonesia
Pemerintah melarang fotokopi e-KTP, menggantinya dengan verifikasi digital, serta menjadikan NIK identitas tunggal layanan publik, terutama di wilayah 3T.

Highlight Artikel
- Pemerintah akan melarang aktivitas fotokopi atau tangkapan layar e-KTP dan menggantinya dengan proses verifikasi identitas secara digital.
- Larangan ini berlaku untuk semua pihak, mulai dari penyelenggara layanan publik pemerintah, swasta, hingga pelaku usaha kecil.
- Revisi RUU Adminduk juga akan memperkuat fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Single Identity Number (SIN) untuk semua layanan publik.
- Digitalisasi layanan kependudukan akan tetap memperhatikan masyarakat yang belum memiliki akses teknologi, terutama di wilayah 3T.
Uzone.id – Aktivitas fotokopi
KTP elektronik (e-KTP) untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari
mengurus dokumen hingga membuka rekening bank akan segera dilarang oleh
pemerintah.
Aturan ini menjadi salah satu poin yang dibahas DPR RI
bersama pemerintah dalam revisi Rancangan Undang-Undang Administrasi
Kependudukan (RUU Adminduk).
Nantinya,
siapapun tidak diperbolehkan untuk meminta fotokopi maupun tangkapan layar KTP
dan lainnya. Sebagai gantinya, proses verifikasi identitas masyarakat
pun harus dilakukan secara digital.
“Perlindungan data dan dokumen, termasuk larangan meminta fotokopi atau tangkapan gambar, diganti verifikasi dengan alat baca digital,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, dikutip dari siaran Youtube TVR Parlemen, Senin (16/11).
Larangan ini pun akan berlaku untuk semua pihak, termasuk
penyelenggara layanan publik pemerintah, swasta dan juga pelaku usaha kecil.
“Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus
diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk
swasta dan pelaku usaha kecil,” tambahnya.
Aturan ini akan sangat ditunggu-tunggu, pasalnya kegiatan
fotocopy e-KTP ini sudah melekat menjadi budaya di Indonesia. Padahal, status
dari KTP sendiri sudah elektronik dan dilengkapi oleh data biometrik seperti
sidik jari dan wajah.
Selain melarang permintaan fotokopi e-KTP, RUU Adminduk juga akan memperkuat fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas tunggal atau Single Identity Number (SIN) untuk seluruh layanan publik.
Saat ini, masyarakat masih memiliki various nomor identitas
untuk mengakses layanan yang berbeda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan
duplikasi dan ketidaksesuaian data antarinstansi.
Dengan sistem identitas tunggal, NIK akan menjadi basis
utama untuk mengakses berbagai layanan, seperti perpajakan, kesehatan, hingga
pengurusan SIM.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pembaruan
aturan ini diperlukan untuk membangun sistem administrasi kependudukan yang
lebih terintegrasi dan berbasis digital.
Meski demikian, digitalisasi layanan kependudukan tetap
harus memperhatikan masyarakat yang belum memiliki akses terhadap teknologi,
terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Digitalisasi tidak boleh menjadi syarat yang justru
menghalangi orang memperoleh hak,” kata Aria Bima.
FAQ Artikel
Mengapa aktivitas fotokopi e-KTP akan dilarang?
Aktivitas fotokopi e-KTP akan dilarang karena status KTP sudah elektronik dan dilengkapi data biometrik, serta untuk perlindungan data. Proses verifikasi identitas akan diganti dengan alat baca digital.
Bagaimana proses verifikasi identitas akan dilakukan setelah fotokopi e-KTP dilarang?
Setelah larangan berlaku, proses verifikasi identitas masyarakat harus dilakukan secara digital menggunakan alat baca digital.
Pihak mana saja yang akan terpengaruh oleh larangan fotokopi e-KTP ini?
Larangan ini akan berlaku untuk semua pihak, termasuk penyelenggara layanan publik pemerintah, swasta, dan pelaku usaha kecil.
Apa peran Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam revisi RUU Adminduk?
Dalam revisi RUU Adminduk, NIK akan diperkuat sebagai nomor identitas tunggal (Single Identity Number/SIN) untuk seluruh layanan publik, seperti perpajakan, kesehatan, hingga pengurusan SIM.
Apakah digitalisasi layanan kependudukan ini mempertimbangkan akses bagi semua masyarakat?
Ya, digitalisasi layanan kependudukan tetap harus memperhatikan masyarakat yang belum memiliki akses terhadap teknologi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar tidak menghalangi hak mereka.
Vina Insyani
Jurnalis

