CEO Telegram Jadi Buronan di Negara Sendiri, Dituduh Bantu Teroris

Uzone.id — CEO Telegram Pavel Durov menjadi buronan di negara asalnya setelah pemerintah Rusia resmi mendakwanya dengan tuduhan membantu aktivitas terorisme dan menerbitkan surat perintah penangkapan internasional atau international wanted notice.

Surat perintah penangkapan tersebut muncul karena Telegram dinilai tidak menghapus kanal, grup, dan bot yang disebut digunakan untuk mengkoordinasikan aksi teror, sabotase, hingga kejahatan siber.

Tuduhan ini disampaikan langsung oleh Badan Keamanan Federal Rusia (FSB) dan menganggap Telegram gagal dalam menindak berbagai kanal yang disebut dimanfaatkan oleh badan intelijen Ukraina maupun organisasi teroris dan ekstremis.

“Sebuah surat perintah penangkapan internasional telah dikeluarkan terhadap kepala administrasi Telegram, P. Durov," kata FSB, badan keamanan utama Rusia, dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Euronews, Kamis, (30/07).

Selain itu, Komite Investigasi Rusia juga tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan perekrutan remaja untuk aksi sabotase dan terorisme melalui chatbot Telegram bernama Dayvinchik/Leo.

Akibatnya, Pavel Durov sebagai pendiri dan pengelola Telegram pun harus ikut bertanggung jawab karena tidak menghapus konten maupun komunitas tersebut di platform mereka.

Seperti kasus-kasus sebelumnya, Pavel Durov menolak seluruh tuduhan tersebut dan menyebut kalau penyelidikan tersebut sebagai kasus yang bermotif politik.

Melalui kanal resminya di Telegram, pria berusia 41 tahun yang kini memegang kewarganegaraan Perancis dan Uni Emirat Arab ini mengatakan bahwa pemerintah Rusia hanya mencari alasan untuk membatasi akses Telegram di negara tersebut.

Konflik antara Pavel Durov dan pemerintah Rusia atau Kremlin sendiri bukan kali pertama terjadi. Dari awal Telegram berdiri, dirinya sudah meninggalkan Rusia karena menolak menyerahkan data pengguna ke pemerintah.

Di tahun 2018 lalu, Telegram juga sempat diblokir di Rusia karena tidak ingin memberikan akses enkripsi kepada otoritas namun kembali dibuka pada 2020 lalu dengan alasan yang tidak terlalu detail.