Daftar 11 Provinsi yang Masih Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan
Kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor, 11 provinsi di Indonesia masih memberlakukan program pemutihan PKB hingga November/Desember 2026.

Highlight Artikel
- Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih berlangsung di 11 provinsi hingga November/Desember 2026.
- Insentif yang ditawarkan meliputi penghapusan denda keterlambatan, pembebasan tunggakan pokok pajak, hingga diskon khusus.
- Ketentuan dan tenggat waktu program berbeda di tiap provinsi, mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur.
- Wajib pajak diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan ini sebelum batas waktu berakhir dan memastikan semua syarat administrasi terpenuhi.
Daftar Isi
Uzone.id - Kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor yang masih menunggak kewajiban pajaknya. Sepanjang November 2026, program pemutihan atau relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih berlangsung di 11 provinsi di Indonesia.
Melalui kebijakan ini, masyarakat berkesempatan memperoleh penghapusan denda keterlambatan, pembebasan tunggakan pokok pajak, hingga diskon khusus bagi kriteria kendaraan tertentu.
Karena aturan dan tenggat waktunya berbeda di tiap wilayah, wajib pajak perlu mencermati ketentuan daerah masing-masing agar tidak ketinggalan.
Pemutihan Pajak di Pulau Sumatera
Di wilayah Pulau Sumatera, Sumatera Utara menggelar pemutihan pada 2 hingga 30 November 2026 yang mencakup pembebasan pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya.
Lalu denda PKB, pokok serta denda BBNKB kedua, pajak progresif, hingga denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.
Riau juga memberlakukan program serupa hingga 30 November 2026 dengan penghapusan pokok tunggakan tahun kedua dan seterusnya, penghapusan denda PKB dan SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya, serta diskon 40 persen pajak kendaraan angkutan barang.
Pemutihan Pajak di Pulau Jawa
Beralih ke Pulau Jawa, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan pemutihan mulai 2 November hingga 31 Desember 2026 yang berfokus pada pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan.
Sementara itu, Jawa Timur menjalankan program mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026 berupa pembebasan sanksi administratif dan pajak progresif.
Ditambah potongan 20 persen tunggakan pokok bagi buruh serta pembebasan penuh tunggakan bagi warga kurang mampu terdaftar di DTSEN, motor roda tiga, maupun motor ojek daring dengan batas pokok PKB maksimal Rp 500.000.
Masih di Jawa, Pemprov Jawa Tengah memberikan pembebasan denda PKB, pajak progresif, dan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya hingga 28 Desember 2026, kecuali untuk keterlambatan pendaftaran kendaraan baru dan mutasi keluar provinsi.
Selain itu, ada pula diskon pokok PKB sebesar 5 persen, pengurangan sanksi administrasi, serta pengurangan tunggakan pokok dan denda terhitung sejak 5 Januari 2025 yang berlaku hingga 31 Desember 2026.
Pemutihan Pajak di Pulau Kalimantan
Di Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat membuka program hingga 19 Desember 2026 berupa pembebasan denda PKB, opsen PKB, tarif progresif, dan BBNKB kedua.
Tersedia pula diskon pokok PKB sebesar 50 persen untuk mutasi masuk, 30 persen untuk tunggakan lebih dari setahun, serta potongan 3 hingga 5 persen bagi yang membayar satu sampai tiga bulan sebelum jatuh tempo.
Kalimantan Timur menggelar relaksasi hingga 22 November 2026 dengan membebaskan denda administratif PKB serta denda SWDKLLJ tahun 2025 ke bawah, sehingga pemilik cukup membayar pokok pajaknya saja.
Di sisi lain, Kalimantan Selatan menutup program pada 30 November 2026 dengan pembebasan denda PKB dan SWDKLLJ tahun sebelumnya.
Juga diskon PKB berjalan 10 persen untuk roda empat dan 20 persen untuk roda dua atau tiga, serta potongan 50 persen untuk proses balik nama maupun mutasi masuk pada tahun pertama dan kedua.
Kalimantan Tengah turut menggelar pemutihan sejak 1 Oktober hingga 31 Desember 2026 yang meliputi pembebasan tunggakan dan denda PKB, BBNKB kedua, denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya, serta bebas pokok PKB dan bea balik nama khusus mutasi kendaraan dari luar daerah.
Pemutihan Pajak di Indonesia Bagian Timur
Untuk wilayah Indonesia bagian timur, Nusa Tenggara Barat memberikan diskon 50 persen pokok PKB khusus kendaraan pelat luar daerah yang melakukan mutasi masuk hingga 19 Desember 2026.
Terakhir, Maluku menjalankan insentif hingga 19 November 2026 berupa diskon 40 persen tunggakan pokok bagi penunggak minimal satu tahun, potongan 10 persen bagi pembayar tepat waktu, serta pembebasan 100 persen pajak tahun pertama BBNKB untuk mutasi masuk yang menggunakan pelat nomor DE.
Imbauan Penutup
Dengan beragamnya insentif di 11 provinsi tersebut, pemilik kendaraan diimbau segera memanfaatkan momentum ini sebelum batas waktu berakhir.
Pastikan seluruh syarat administrasi telah terpenuhi karena tidak semua daerah menghapus pokok tunggakan secara penuh.
FAQ Artikel
Apa itu program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)?
Program pemutihan PKB adalah kebijakan relaksasi pajak yang memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan bermotor untuk memperoleh penghapusan denda keterlambatan, pembebasan tunggakan pokok pajak, hingga diskon khusus untuk kriteria kendaraan tertentu.
Sampai kapan program pemutihan PKB ini berlaku di Indonesia?
Program pemutihan PKB masih berlangsung di 11 provinsi di Indonesia hingga November atau Desember 2026, tergantung pada kebijakan dan tenggat waktu masing-masing daerah.
Provinsi mana saja yang menyelenggarakan program pemutihan PKB ini?
Provinsi yang menyelenggarakan program pemutihan PKB hingga November/Desember 2026 meliputi Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.
Apa saja jenis insentif yang ditawarkan dalam program pemutihan PKB?
Jenis insentif bervariasi per provinsi, termasuk pembebasan denda PKB, pembebasan pokok tunggakan (tahun tertentu), pembebasan denda BBNKB kedua, pembebasan pajak progresif, diskon pokok PKB, hingga diskon untuk balik nama atau mutasi masuk kendaraan.
Apa yang harus dilakukan wajib pajak untuk memanfaatkan program ini?
Wajib pajak diimbau untuk segera memanfaatkan momentum ini sebelum batas waktu berakhir. Penting juga untuk mencermati ketentuan daerah masing-masing dan memastikan seluruh syarat administrasi telah terpenuhi.
Bagja Pratama
Jurnalis
