Kemenkeu Siapkan Sistem AI Khusus buat Lacak Kebocoran Pajak

Uzone.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) untuk menutup rapat celah kebocoran penerimaan negara serta memudahkan kementerian untuk menganalisa potensi pendapatan pajak yang belum dibayar.

AI ini nantinya akan digunakan untuk mengolah data perdagangan dan aktivitas ekspor-impor yang dikelola Lembaga National Single Window (LNSW).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pengolahan data secara manual maupun dengan program komputer biasa dinilai belum cukup optimal untuk melihat potensi penerimaan negara. 

Oleh karena itu, Kemenkeu mengembangkan aplikasi berbasis AI untuk membantu proses analisis. Teknologi ini kemudian akan diintegrasikan dengan berbagai data yang dimiliki oleh LNSW, dimana saat ini database yang sudah dikumpulkan belum terintegrasi.

“Jadi, kita kembangkan di sini aplikasi menggunakan AI juga, untuk membantu para analis kita melihat potensi pendapatan yang mungkin diperoleh dengan perbaikan sistem. Dengan mengintegrasikan pemakaian semua data yang ada di LNSW,” ujar Purbaya, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat, (11/09).

Salah satu kemampuan dari teknologi tersebut adalah untuk mendeteksi lebih awal adanya potensi kewajiban perusahaan yang belum dibayarkan. AI tersebut nantinya akan mengolah data dalam jumlah besar dan memberikan sinyal jika menemukan indikasi yang dianggap janggal dalam aktivitas perpajakan.

Data tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan dokumen pelaporan resmi perusahaan, termasuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan dokumen pembayaran royalti.

Dengan cara ini, sistem dapat melihat apakah terdapat perbedaan antara aktivitas ekonomi yang tercatat dengan kewajiban yang dilaporkan perusahaan.

“Untuk betul-betul ke depan setiap perusahaan terdeteksi berapa potensi pembayaran kewajibannya yang kurang. Jadi segala potensi pajak, potensi juga yang bisa terdeteksi awal di sini. Memang hasilnya seperti itu, akurasi cukup tinggi,” ungkap Purbaya.

Selain mendeteksi potensi kewajiban yang kurang dibayar, sistem yang kini dikembangkan diklaim bisa digunakan untuk menelusuri kembali aktivitas ekonomi dan transaksi perusahaan dari tahun-tahun lalu atau tracking back.

“Kegiatan seperti ini kan bisa untuk beberapa tahun ke belakang. Kalau (transaksi) setahun lalu bisa kelihatan semua,” kata Purbaya.

Tracking dari tahun-tahun yang lalu ini bisa menjadi bahan analisis sehingga akurasi perhitungan pun semakin presisi.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah nantinya akan melakukan pemantauan dengan lebih teliti untuk melihat potensi kewajiban yang belum terpenuhi.

“Jadi ke depan nggak ada yang bisa main-main lagi. Kita akan monitor itu dengan lebih teliti,” tegas Purbaya.

Saat ini pemerintah masih terus melakukan pemantauan secara keseluruhan mengenai berapa banyak potensi penerimaan yang bisa ditemukan dari hasil integrasi data tersebut. Setelah nama perusahaan diketahui, ia kemudian akan meminta petugas pajak untuk menindak lanjuti.