Kenapa Pelat Nomor Kendaraan Ditutup? Polisi Ungkap Modusnya

Uzone.id - Di balik aksi menutup pelat nomor kendaraan, diduga ada modus yang cukup serius. Polisi mengendus kalau tindakan ini bukan sekadar buat menghindari razia biasa, tapi seringkali berkaitan erat dengan tindak kriminal.

Brigjen Pol. I Made Agus Prasatya, selaku Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, menyoroti fenomena yang makin marak ini. Beliau membeberkan bahwa alasan di baliknya nggak cuma soal takut ditilang.

"Ini beberapa identifikasi khususnya di Polda Metro Jaya ini adalah kecenderungan masyarakat ingin menghindari penindakan hukum elektronik ETLE, kemudian pelanggaran ganjil genap dan beberapa kasus terkait dengan peristiwa pidana ataupun tabrak lari. Jadi, pelat nomor atau TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor)-nya ditutup atau dihilangkan," katanya dalam video yang diunggah Youtube NTMC Korlantas Polri.

Kalau melihat data, sampai Juli kemarin, tercatat ada 16.812 pelanggaran terkait pelat nomor yang terjaring kamera ETLE, termasuk aksi pemalsuan dan pencopotan paksa.

"Dari angka tersebut hampir 77,24 persen itu dilakukan oleh pengendara sepeda motor," sebutnya.

Namun, buat yang masih berani main-main, teknologi kepolisian sekarang sudah selangkah lebih maju. Meskipun pelat nomor hilang, pengemudi nggak bisa sembunyi berkat fitur face recognition pada kamera pengawas.

"Untuk pelanggaran TNKB ini, kami memiliki sistem yang sudah sangat canggih, yaitu sistem ETLE, electronic traffic low enforcement. Ini ada tiga jenis. Statis, ETLE yang terpasang di persimpangan secara permanen. Kemudian mobile yang bisa digunakan petugas itu ketika berpatroli mereka bisa menggunakan handphone handheld atau kamera mobil yang dipasang di dashboard kendaraan juga. ETLE portable ini kita sudah memiliki. Kemudian ketika kita capture ETLE tersebut di jalan raya akan teridentifikasi di big office. Ketika hasil capture-an itu kendaraannya tidak muncul datanya bisa diindikasikan palsu," katanya.

Pemerintah pun sudah sangat tegas mengatur hal ini dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Pasal 68 ayat (1) menegaskan bahwa STNK dan pelat nomor itu harga mati buat setiap kendaraan yang aspal.

Kalau melanggar, terdapat konsekuensi hukum yang menanti berupa pidana kurungan hingga 2 bulan atau sanksi denda hingga Rp500 ribu.

"Nah, kemudian di Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di situ mengatur sanksi pidananya. Bagi kendaraan yang tidak menggunakan STNK dan TNKB di jalan, maka akan dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 2 bulan dan sanksi denda paling banyak Rp 500.000," pungkasnya.