Komdigi Ajak Publisher Gaming ‘Ngobrol’, Siap Awasi Gamer Anak-anak

Uzone.id — Pasca kehebohan mengenai wacana membatasan game bertema kekerasan, Kementerian Komunikasi dan Digital langsung melakukan audiensi dengan beberapa perwakilan asosiasi dan pelaku industri game online untuk memperkuat perlindungan anak-anak dan moderasi konten.

Digelar pada Kamis, (13/11), Komdigi yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar bertemu dengan lebih dari 20 publisher global dan lokal.

Beberapa publisher game yang hadir antara lain termasuk AGI (Asosiasi Game Indonesia) Tencent, Garena, Agate, Megaxus, Nintendo, dan Playstation.

Alexander mengatakan bahwa isu-isu yang terjadi di ruang digital termasuk game online menjadi perhatian pemerintah saat ini.

“Karena itu kita perlu bergerak cepat dan terukur, tetapi tetap membuka ruang dialog dengan industri agar ekosistem digital kita aman tanpa menghambat inovasi,” katanya dalam keterangan tertulis.

Dalam pertemuan ini, Komdigi pun menegaskan implementasi Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025, salah satunya soal klasifikasi usia.

Hal ini pun didukung dan diapresiasi oleh para publisher game daring yang beroperasi di Indonesia.

Poin dalam nomor tersebut membahas mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas), termasuk klasifikasi usia, moderasi konten, parental control, serta edukasi bagi orang tua.

PP Tunas ini sendiri menetapkan standar keamanan minimum bagi seluruh platform digital, termasuk game-game online.

“Mulai dari verifikasi usia, pembatasan akses fitur berisiko tinggi, hingga moderasi konten. Semua ini adalah fondasi agar ruang digital tetap aman dan layak bagi anak,” jelas Alexander.

Alex menyebut bahwa PP Tunas dan Indonesia Game Rating System (IGRS) merupakan kunci agar perlindungan anak bisa berjalan efektif.

Untuk posisinya sendiri, PP Tunas akan menjadi dasar hukum perlindungan anak, sementara Indonesia Game Rating System (IGRS) akan berfungsi sebagai instrumen teknis klasifikasi gim.

Kedua pihak sepakat perlunya harmonisasi aturan agar proses kepatuhan lebih jelas, mudah, dan tidak tumpang tindih.

AGI yang merupakan asosiasi game serta pelaku industri juga siap terlibat dalam membantu meningkatkan pemahaman serta literasi mengenai penggunaan game yang aman bagi anak-anak.

“Kepatuhan para PSE tidak hanya soal memenuhi aturan, tetapi juga komitmen bersama menjaga ruang digital yang ramah anak,” lanjut Alexander.