Komdigi Butuh Rp14,7 T di 2027, Kurang Rp3,2 T untuk Program Apa?

Uzone.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membutuhkan anggaran sebesar Rp14,753 triliun pada 2027 untuk menjalankan sejumlah program prioritas nasional dan mendukung pemerataan infrastruktur digital di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail dalam rapat kerja bersama dengan Komisi I DPR RI, Selasa, 1 September 2026. 

Ismail mengatakan bahwa kebutuhan tersebut lebih besar dibandingkan pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk Kemkomdigi pada 2027 yaitu sebesar Rp11,517 triliun.

Sehingga, terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp3,23 triliun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian untuk menjalankan berbagai program nasional yang sudah disusun, termasuk program prioritas, pemerataan infrastruktur digital hingga operasional sejumlah lembaga publik.

“Dari pagu anggaran sebesar Rp11,5 triliun yang sudah ditetapkan, Kementerian Komdigi mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp3,23 triliun," kata Ismail, dikutip dari Antaranews, Rabu, (02/09).

Dalam keterangan tertulis dari Kementerian Komdigi, p ada 2027 nanti Komdigi akan fokus menjalankan beberapa program utama dengan total pagu anggaran sebesar Rp11,517 triliun.

Sebanyak Rp6,47 triliun akan dialokasikan untuk penguatan infrastruktur digital yang mendapat anggaran Rp6,47 triliun. Selanjutnya, sebesar Rp2,958 triliun dialokasikan untuk program ekosistem dan ruang digital, mencakup kebutuhan pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN).

Kemudian, program komunikasi publik dan media mendapatkan alokasi sebesar Rp20 miliar dan dukungan manajemen akan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2 triliun.

Ismail menjelaskan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah kebutuhan, mulai dari belanja operasional hingga program prioritas nasional.

Sekitar Rp 298 miliar dibutuhkan untuk memenuhi belanja operasional Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan sejumlah unit eselon I lainnya. Sementara Rp 1,097 triliun diperlukan untuk mendukung program kerja prioritas nasional.

Program prioritas tersebut mencakup infrastruktur BAKTI, ekosistem teknologi pemerintah digital, pengawasan ruang digital, pengembangan sumber daya manusia, hingga komunikasi publik dan media.

Sementara itu, sebesar Rp1,48 triliun juga dibutuhkan untuk mendukung operasional bagi lembaga kuasi publik seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers.

Sebelumnya, Kementerian Komdigi termasuk dalam kementerian yang mengalami penurunan anggaran semenjak tahun 2024 silam, dimana anggaran tersebut sempat mencapai Rp19,6 triliun pada 2024 lalu disesuaikan menjadi Rp11 triliun pada 2025.

Terkait efisiensi tersebut, Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa turunnya anggaran tersebut tidak mengganggu pencapaian target kinerja sektor digital.

“Ada tren yang menunjukkan upaya efisiensi yang kuat, namun insyaallah nanti pencapaiannya tidak terganggu,” ujar Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI.