Pajak E-Commerce Ditunda, Mulai Dipungut 1 November 2026

Uzone.id — Kabar soal pajak e-commerce yang disebut mulai dipungut pada 1 Oktober 2026 sempat ramai dan bikin bingung seller online. Tapi, jadwal terbaru yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut pemungutan pajak oleh marketplace direncanakan mulai 1 November 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjual di marketplace masih ditunda hingga 31 Oktober mendatang. Setelah masa penundaan itu berakhir, kebijakan akan dijalankan sesuai kesiapan masing-masing platform.

“Marketplace itu kan ditunda sampai 31 Oktober. Nanti insyaallah 1 November akan kita berlakukan sesuai dengan kesiapan para platform,” kata Bimo setelah konferensi pers APBN KiTa pada Jumat (18/9/2026). 

Sebelumnya, tanggal 1 Oktober sempat muncul dalam pemberitaan sebagai waktu dimulainya pemungutan. 

Namun, perlu dipahami kalau tanggal 1 Oktober ternyata merupakan waktu penunjukkan e-commerce sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan PPh Pasal 22. 

Setelah penunjukkan ini, platform e-commerce pun memiliki waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan kewajiban pemungutan PPh, termasuk menyiapkan sistem sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Nantinya, marketplace yang resmi ditunjuk pada 1 Oktober 2026 ini akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari pendapatan penjual yang tercantum dalam tagihan, di luar PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. 

Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli menjadi empat platform yang sebelumnya ditunjuk DJP sebagai pemungut pajak.

Tapi karena pelaksanaannya ditunda, DJP menyatakan keputusan penunjukan yang telah terbit akan dibatalkan dan penunjukan akan dilakukan kembali pada 1 Oktober nanti.

Tidak menutup kemungkinan kalau pada 1 Oktober nanti, DJP akan menambah atau mengurangi platform yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, mengingat Empat marketplace itu bukan batas maksimal dan merupakan platform yang paling banyak digunakan oleh seller di Indonesia.

Pajak penghasilan yang dipungut di e-commerce ini tidak diterapkan ke semua penjual online namun pada UMKM orang pribadi yang memiliki omzet diatas Rp500 juta per tahunnya.

“Pedagang orang pribadi dalam negeri yang beromzet sampai dengan Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenakan PPh dalam skema ini, sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada Juli 2026 lalu.

Jadi, yang terkena PPh ini adalah UMKM yang memiliki omzet diatas Rp500 juta dengan PPh sebesar 0,5 persen per tahunnya.