Perhatian, Konten Hate Speech di Medsos Bisa Kena Takedown dalam 4 Jam

Uzone.id — Surat Keputusan (SK) Menteri Nomor 127 Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjadi sorotan masyarakat Indonesia.

Pasalnya, salah satu poin dalam SK ini mengatur soal keberadaan konten-konten yang diunggah di media sosial, termasuk menghilangkan/takedown konten dalam kurun waktu 4 jam setelah diminta oleh pemerintah.

Hal ini tertuang dalam poin ke-2 SK tersebut dimana Komdigi menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) User Generated Content seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dan media sosial lainnya wajib untuk memutus akses pada konten yang memiliki muatan disinformasi dan atau ujaran kebencian dalam kurun waktu 4 jam setelah diminta oleh pemerintah.

“Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User Generated Content wajib melaksanakan perintah pemutusan akses yang diajukan oleh Menteri terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan disinformasi dan/atau ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang bersifat mendesak dan harus ditangani sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 (empat) jam setelah menerima perintah pemutusan akses,” bunyi poin tersebut.

Baca Juga :

Akun IG Kena Shadowban Usai Bahas Karhutla, Komdigi Bilang Begini

Berdasarkan Diktum ke-1, konten-konten ini dikategorikan konten meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum sehingga perlu ditindak secara mendesak.

"Menetapkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan disinformasi dan/atau ujaran kebencian sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikategorikan konten meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum," bunyi Diktum Kesatu.

Terkait penurunan konten ini, masyarakat pun menganggap bahwa aturan ini merupakan upaya membungkam masyarakat dan membatasi ruang gerak mereka dalam menyampaikan pendapat.

Menanggapi hal ini, pihak Kemkomdigi menyatakan bahwa aturan ini tidak dimaksudkan sebagai upaya pembungkaman, melainkan sebagai upaya pencegahan penyebaran konten yang bisa menyebabkan dan memicu diskriminasi, permusuhan, kekerasan, atau gangguan ketertiban umum.

Baca Juga :

Platform Medsos Gak Patuh PP Tunas? Didenda Minimal Rp1 Miliar

Pihak Komdigi melanjutkan bahwa penurunan konten ini hanya berlaku untuk konten-konten yang memang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Komdigi. Mereka pun membantah jika nantinya, konten-konten tersebut akan langsung diturunkan tanpa melakukan pengecekan lebih dulu.

“Ini ada mekanisme SAMAN dan ini prosesnya tidak tiba-tiba di takedown ya, tapi memang ada kriterianya sendiri melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten,” kata Dewi Maharani, Plt. Karo Humas Komdigi di acara Ngopi Bareng Komdigi, Kamis, (29/10).