Politisi dan Partai Dilarang Kampanye dan Galang Dana di TikTok

Uzone.id - Ke depannya, tak ada lagi aktivitas penggalangan dana bagi politisi maupun partai politik di TikTok. Kebijakan ini berlaku enam minggu jelang pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat pada November mendatang.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan akan segera mematikan semua fitur iklan dan monetisasi, termasuk pemberian hadiah dan tip untuk politisi atau partai di platform. 

Selain itu, TikTok mewajibkan semua akun resmi milik pemerintah, politisi, hingga partai politik untuk mengajukan verifikasi data terlebih dahulu.

Baca juga: Aplikasi 'Tiruan BeReal', TikTok Now Resmi Meluncur di Indonesia

Mengutip dari The Verge, TikTok bakal menegakkan aturan baru ini dengan bantuan teknologi dan manusia. Keduanya akan terus memantau platform dan menjaga TikTok dari konten yang mengarahkan penonton untuk mengunjungi situs kampanye dan memberikan sumbangan.

Langkah ini menjadi upaya inisiatif integritas pemilu TikTok yang lebih luas di tahun ini. Dimulai dari bulan Agustus yang lalu, perusahaan berencana untuk mengatasi ancaman misinformasi pemilu yang berbahaya, menekankan kebijakan yang ada, dan melarang influencer dibayar untuk mengunggah konten politik. 

Perusahaan juga mengatakan akan mulai menerbitkan konten pendidikan bagi para kreator dan perusahaan manajemen untuk menginformasikan terkait larangan tersebut dengan lebih baik. 

Apa tujuan TikTok?

Dalam postingan blog, Blake mengatakan bahwa tujuan dibuatnya larangan ini agar melindungi platform dari konten yang berada di luar keinginan komunitas.

“Dengan melarang penggalangan dana kampanye dan membatasi akses ke fitur monetisasi dan memverifikasi akun, kami bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara memungkinkan orang mendiskusikan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka, sambil melindungi platform kreatif dan menghibur yang diinginkan komunitas kami,” jelas Blake. 

Baca juga: Seberapa Bahaya Jika 2 Miliar Data TikTok Diretas?

Sebelumnya, TikTok sudah melarang adanya iklan politik sejak 2019, dimana banyak konten bermuatan politik yang terus membanjiri platform.

TikTok merasa dengan basis penggunanya yang cenderung diisi anak muda, bisa dijadikan wadah utama bagi para kandidat yang tengah mencari dukungan.