Selain Prabowo, Habibie hingga SBY juga Pernah Kena Sadap

Uzone.id — Kasus penyadapan yang menimpa Presiden RI Prabowo Subianto masih menjadi perhatian. Hingga saat ini, penyidikan masih berlangsung untuk mengetahui apa motif dibalik penyadapan yang berlangsung dari tahun 2025 hingga 2026 ini.

Penyadapan terhadap orang nomor satu di RI tersebut juga menargetkan pihak lainnya, salah satunya adalah para pengusaha, media, hingga tokoh organisasi masyarakat juga ikut kena penyadapan.

Presiden Indonesia yang Pernah Disadap

Kasus penyadapan di kalangan tokoh politik bukan hal yang baru terjadi, bahkan 4 presiden Indonesia sebelumnya juga pernah mengalami pengalaman serupa. Setiap kasus pun berbeda-beda, ada yang disadap pihak luar negeri, ada juga yang rekamannya sampai bocor ke publik. 

Siapa saja presiden Indonesia yang pernah kena kasus penyadapan? Berikut diantaranya:

Presiden BJ Habibie

Presiden BJ Habibie menjadi presiden RI pertama yang skandal penyadapannya terungkap secara terbuka ke publik. Penyadapan ini terungkap pada Februari 1999 lalu dimana rekaman percakapan antara Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib di tanggal 10 Desember 1998 bocor.

Dalam percakapan tersebut, keduanya membahas mengenai proses hukum dan pemeriksaan mantan Presiden Soeharto terkait kasus korupsi yang melibatkannya.

Transkrip dari rekaman tersebut kemudian dipublikasikan secara luas oleh majalah berita Panji Masyarakat pada 24 Februari 1999.

Sementara itu, alat sadap yang digunakan merupakan sebuah mikrofon kecil yang tersembunyi dan dipasang di dalam ruangan kerja Presiden Habibie di kantor kepresidenan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Selain BJ Habibie, presiden Indonesia lainnya yang menjadi target penyadapan adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang baru terungkap pada November 2013. SBY dilaporkan menjadi korban penyadapan oleh intelijen asing pada 2009, tepatnya Australia.

Kasus penyadapan ini terungkap setelah dokumen rahasia intelijen milik mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden, dipublikasikan sejumlah media internasional, termasuk The Guardian dan ABC.

Penyadapan ini terjadi pada Agustus 2009 selama kurang lebih 15 hari dengan melibatkan beberapa target yang merupakan rekan dekat SBY, termasuk Ani Yudhoyono, Boediono, Jusuf Kalla, dan menteri senior lainnya.

Penyadapan ini menyebabkan protes keras dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Australia kala itu sampai-sampai Indonesia menarik mundur Duta Besar RI untuk Australia kala itu, Nadjib Riphat Kesoema.

Joko Widodo (Saat Gubernur DKI)

Selanjutnya ada penyadapan terhadap Joko Widodo sebelum dirinya menjabat sebagai presiden Indonesia. Pada Desember 2013, Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi korban penyadapan dengan barang bukti perangkat penyadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati No. 7, Menteng, Jakarta Pusat, serta di mobil operasionalnya.

Alat-alat ini berjumlah tiga buah yang dipasang di beberapa ruang pribadi, meliputi kamar tidur, ruang tamu, dan ruang makan.

Tidak diketahui siapa pelakunya dan apa motifnya, Jokowi pun memilih untuk diam dan tidak memperpanjang masalah tersebut ke ranah hukum.

Megawati Soekarnoputri

Terakhir ada Megawati Soekarnoputri. Pada 28 Oktober 2024, Megawati mengaku bahwa dirinya adalah salah satu orang yang paling sering disadap di Indonesia. Namun, ia tidak menyebutkan lebih lanjut mengenai identitas, lembaga maupun pihak yang bertanggung jawab atas penyadapan tersebut.

Ia juga tidak menyebutkan barang bukti dari penyadapan ini, namun karena hal ini Megawati mengaku sengaja membatasi penggunaan telepon seluler pribadi dan kerap menggunakan ponsel milik asisten atau pembantunya untuk berkomunikasi dengan pihak lain.

Perkembangan Kasus Penyadapan Prabowo

Sementara itu, kasus penyadapan ini kembali mencuat setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengalami penyadapan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. 

Teknologi yang digunakan yaitu sistem bernama Lawful Interception Management System (LIMS) yang ternyata dimiliki oleh kepolisian. Sederhananya, LIMS merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola kegiatan penyadapan secara resmi sesuai kewenangan dan prosedur hukum.