Subsidi BBM Jadi Penyebab Transisi Energi Terhambat, Kok Bisa?

Uzone.id - Upaya mendorong masyarakat dan pelaku usaha beralih ke energi yang lebih bersih rupanya masih menemui hambatan. Salah satu tantangan terbesarnya ternyata bersumber dari kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM), kok bisa?

Gara-gara ditekan subsidi, harga energi fosil jadi terlihat jauh lebih murah dibanding biaya produksinya. Hasilnya? Insentif untuk melirik sumber energi alternatif pun jadi makin minim.

Dampak Subsidi BBM Terhadap Transisi Energi

Melihat kondisi ini, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai penataan ulang subsidi energi sudah sangat mendesak agar manfaatnya benar-benar tepat sasaran.

Menurutnya, pemerintah wajib mengevaluasi kembali besaran subsidi sekaligus memastikan alokasi anggarannya hanya diterima oleh kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.

“Problem kita adalah subsidi. Padahal energi fosil artificially cheap, karena subsidinya besar,” ujar Eddy dalam sebuah forum di Jakarta, dikutip dari Antara.

Untuk menggambarkan jurang harga tersebut, Eddy mencontohkan BBM jenis Pertalite. Saat ini masyarakat membelinya di kisaran Rp10.000 per liter, padahal biaya produksi aslinya tembus sekitar Rp16.100 per liter.

Selisih harga jual dan biaya produksi inilah yang akhirnya ditanggung negara lewat kantong subsidi.

Selisih harga jual dan biaya produksi ini ditanggung negara lewat subsidi, artinya harga yang dibayar konsumen sama sekali tidak mencerminkan angka total penyediaan.Pemerintah rela menutup celah tersebut demi menjaga harga energi tetap terjangkau di kantong publik.

Namun di mata Eddy, dampaknya tidak berhenti pada urusan menjaga daya beli saja. Harga BBM murah hasil subsidi ini rupanya ikut memengaruhi cara pandang serta keputusan konsumen dan dunia usaha dalam memilih jenis energi.

Mendesaknya Penataan Ulang Subsidi Energi

Selama BBM fosil terus dijual murah, dorongan untuk pindah ke kendaraan listrik, energi terbarukan, atau teknologi rendah emisi bakal tetap loyo. Alhasil, ritme Indonesia dalam mengejar target transisi energi pun terancam melambat.

Sebagai solusinya, Eddy menyarankan agar pemerintah melakukan penyesuaian besaran subsidi (right sizing) sekaligus memperketat ketepatan sasaran penerimanya (right targeting).

Langkah ini diyakini mampu menghemat anggaran negara yang nantinya bisa dialokasikan langsung untuk mendanai agenda transisi energi.

“Kalau kita bisa lakukan right sizing dan right targeting dari subsidi itu, tentu ada sebagian penghematan yang bisa kita gunakan untuk membiayai transisi energi yang ada sekarang,” katanya.

Penataan subsidi ini juga krusial demi menciptakan struktur harga energi yang transparan dan mencerminkan biaya sebenarnya. Menurut Eddy, hal ini penting agar energi fosil tidak terus-menerus memegang keunggulan harga yang terlampau jauh ketimbang sumber energi bersih.

Alokasi Anggaran untuk Transisi Energi dan Target Nasional

Di waktu yang sama, kebutuhan dana untuk mempercepat proyek energi terbarukan sangat fantastis. Eddy memperkirakan Indonesia butuh suntikan investasi hingga 180 miliar dolar AS sampai tahun 2034 mendatang.

Modal raksasa ini diperlukan untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan beserta seluruh infrastruktur pendukungnya.

Di sinilah penataan subsidi BBM memegang peranan kunci. Jika alokasi subsidi bisa dirapikan dan tepat sasaran, ruang fiskal yang tercipta bakal sangat membantu mendanai pembangunan infrastruktur energi bersih nasional.

Sebagai gambaran, porsi bauran energi terbarukan Indonesia saat ini baru menyentuh angka 17 persen. Jika proyek penambahan kapasitas pembangkit berjalan mulus, porsinya ditargetkan melonjak hingga mendekati 30 persen pada 2034 dan menembus kisaran 40 persen di tahun 2040.

Pada akhirnya, isu subsidi BBM bukan sekadar urusan nominal rupiah di SPBU. Kebijakan ini berdampak langsung pada tata kelola anggaran negara, pola konsumsi harian masyarakat, daya tarik investasi energi terbarukan, hingga seberapa cepat Indonesia bisa lepas dari ketergantungan energi fosil.