Tilang Manual Minta Diterapkan Lagi, Berantas Pelaku Tutup Pelat Nomor

Uzone.id - Fenomena menutup dan mengubah pelat nomor kendaraan ternyata masih kerap kita temui di jalan raya. Langkah ini sengaja diambil sebagian pengendara buat menghindari jepretan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

Fenomena menutup pelat nomor yang tak kunjung usai ini, membuat pengamat merasa pihak kepolisian perlu kembali menerapkan tilang manual di lapangan.

Trik kucing-kucingan ini disoroti oleh Djoko Setijowarno, Pengamat Transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

Menurutnya, ulah tersebut bikin sistem tilang elektronik kesulitan membaca identitas dan jenis kendaraan secara akurat, sehingga jadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum lalu lintas.

“Manipulasi pelat nomor bukan sekadar bentuk kecerdikan menghindari sanksi, melainkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum dan keselamatan berlalu lintas. Penegakan hukum yang tegas melalui kombinasi teknologi modern seperti RFID dan pengawasan fisik di lapangan harus terus diperkuat,” kata Djoko dalam keterangan tertulis.

Ada beragam trik yang biasa dipakai buat mengelabui sistem tilang elektronik. Menurut Djoko, modifikasi tersebut meliputi pengubahan satu-dua angka atau huruf, melepaskan TNKB bagian belakang, hingga pemakaian mika akrilik gelap supaya karakter pelat tidak terbaca oleh kamera ETLE.

Ternyata motif di balik manipulasi pelat bukan cuma sekadar menghindari tilang elektronik. Djoko menjelaskan kalau langkah ini juga dipakai untuk menyamarkan identitas kendaraan yang sedang bermasalah, misalnya akibat tunggakan cicilan.

Bukan cuma itu, Djoko juga mengingatkan risiko penggunaan pelat palsu kendaraan pada tindak kriminalitas. Menyamarkan identitas kendaraan bakal sangat menyulitkan petugas melakukan pelacakan jika kendaraan tersebut terlibat aksi kejahatan seperti pencurian, penipuan, tabrak lari, atau kriminalitas jalanan lainnya.

Aturan hukum mengenai hal ini sebenarnya sudah sangat jelas. Pengendara yang nekat melintas tanpa TNKB resmi dari kepolisian bisa dijerat Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman denda maksimal Rp500 ribu atau kurungan paling lama dua bulan.

Bagi pengguna pelat nomor palsu, risikonya bahkan bisa meluas ke ranah pidana pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku dalam KUHP.

Melihat maraknya pelanggaran ini, Djoko mendorong pihak kepolisian mengombinasikan ETLE dengan tilang manual secara selektif.

Penindakan langsung di tempat dapat difokuskan pada pelanggaran yang kasat mata, seperti kendaraan yang sengaja melepas atau mengubah pelat nomornya.