Apa Itu MNP? Teknologi yang Bikin Pindah Operator Tak Perlu Ganti Nomor

Uzone.id – Pernah kepikiran pindah operator karena harga paket internet lebih murah atau jaringan operator lain terasa lebih cocok, tetapi urung dilakukan karena tidak mau ganti nomor HP?

Buat sebagian orang, nomor telepon bukan lagi sekadar deretan angka. Nomor yang sudah digunakan bertahun-tahun bisa terhubung dengan WhatsApp, rekening bank, layanan keuangan, akun media sosial, pekerjaan, sampai berbagai layanan digital lainnya.

Di sinilah Mobile Number Portability (MNP) bekerja. Sederhananya, MNP memungkinkan pelanggan mempertahankan nomor telepon ketika pindah dari satu operator seluler ke operator lainnya.

Jadi, misalnya nomor yang selama ini digunakan di Operator A ingin dipindahkan ke Operator B, pelanggan tidak perlu membuang nomor lamanya. Nomornya tetap sama, tetapi layanan selulernya berpindah ke operator baru.

Konsep ini sebenarnya bukan teknologi baru. Sejumlah negara sudah menerapkannya sejak puluhan tahun lalu.

Apa Itu Mobile Number Portability?

Mobile Number Portability atau MNP adalah mekanisme yang memungkinkan pelanggan seluler membawa nomor teleponnya ketika berganti operator.

Bagi pelanggan, prosesnya secara sederhana adalah memilih operator baru, mengajukan permintaan porting, melakukan verifikasi identitas, lalu nomor tersebut dipindahkan ke jaringan operator baru.

India, misalnya, menyediakan mekanisme resmi MNP yang memungkinkan pelanggan mempertahankan nomor ketika berpindah dari satu penyedia layanan ke penyedia lainnya. Pelanggan mendapatkan Unique Porting Code (UPC) dan menggunakannya dalam proses pindah operator.

Australia juga memiliki aturan yang mewajibkan operator membantu pelanggan mempertahankan nomor ketika berganti penyedia layanan. Regulator Australia, Australian Communications and Media Authority (ACMA), bahkan menetapkan prosedur khusus untuk porting nomor seluler, termasuk verifikasi identitas dan batas waktu penyelesaian proses.

Di Inggris, pelanggan yang ingin pindah operator sambil mempertahankan nomor bisa meminta Porting Authorisation Code (PAC) dari operator lama untuk diberikan kepada operator baru.

Artinya, bagi pelanggan di negara-negara tersebut, mengganti operator tidak otomatis berarti harus mengumumkan nomor baru kepada semua orang.

Negara Mana Saja yang Sudah Pakai MNP?

Indonesia sebenarnya bukan satu-satunya negara yang belum menerapkan MNP secara efektif. Namun, banyak negara lain sudah lebih dulu membuat mekanisme ini menjadi bagian dari layanan telekomunikasi.

Beberapa di antaranya:

Singapura

Singapura termasuk salah satu negara yang sangat awal menerapkan mobile number portability. IMDA mencatat layanan mobile number portability sudah diperkenalkan pada 1 April 1997.

Kemudian, Singapura mengembangkan sistem tersebut menjadi true mobile number portability. Sistem dengan database portabilitas terpusat mulai disiapkan dan full mobile number portability diterapkan pada 13 Juni 2008.

Malaysia

Malaysia mulai menjalankan MNP pada 2008. Data regulator Malaysia, MCMC, menunjukkan bahwa layanan tersebut telah menghasilkan jutaan transaksi porting nomor. Pada 2014 saja tercatat lebih dari 1,15 juta transaksi MNP untuk nomor pelanggan.

Thailand

Thailand juga telah mengembangkan mekanisme MNP. Regulator NBTC bahkan sudah membahas roadmap penerapan MNP sejak 2007 dan kemudian membangun sistem portabilitas nomor untuk mendukung perpindahan pelanggan antar operator.

India

India menerapkan MNP dan hingga kini memiliki prosedur porting yang diatur regulator TRAI. Pelanggan dapat mempertahankan nomor ketika berpindah operator, dengan proses yang mencakup penerbitan kode porting dan verifikasi pelanggan.

Australia

Australia memiliki aturan MNP yang cukup detail. Operator yang menerima permintaan porting harus memastikan pelanggan memang pemegang hak atas nomor tersebut. ACMA juga menetapkan target bahwa 90 persen port harus selesai dalam tiga jam dan 99 persen dalam dua hari kerja.

Inggris

Di Inggris, mekanisme porting nomor sudah menjadi bagian dari proses pindah operator. Pelanggan cukup meminta PAC dari operator lama dan menyerahkannya kepada operator baru.

Amerika Serikat

Amerika Serikat juga sudah lama menerapkan wireless local number portability. FCC mulai mewajibkan implementasi di pasar-pasar besar pada November 2003 dan kemudian memperluas penerapannya secara nasional.

Jadi, MNP bukan konsep eksperimental. Di berbagai negara, mekanisme ini sudah menjadi bagian dari tata kelola industri telekomunikasi.

Apakah MNP Penting buat Pelanggan?

Mengutip berbagai sumber, ada satu keuntungan yang paling mudah dipahami, yakni pelanggan tidak perlu memilih antara mempertahankan nomor atau mendapatkan layanan operator yang dianggap lebih cocok.

Tanpa MNP, nomor menjadi salah satu hambatan ketika pelanggan ingin pindah.

Misalnya seseorang sudah memakai satu nomor selama 10 tahun. Nomor tersebut sudah diketahui keluarga, teman, kantor, pelanggan bisnis, dan tersimpan di berbagai layanan digital.

Ketika operator lain menawarkan harga paket yang lebih menarik atau jaringan yang lebih sesuai dengan kebutuhan, pelanggan harus mempertimbangkan biaya sosial dan praktis dari mengganti nomor. Dengan MNP, hambatan tersebut berkurang.

Bukan berarti pelanggan pasti akan pindah operator. Namun, keputusan untuk bertahan atau berpindah menjadi lebih banyak ditentukan oleh harga, kualitas jaringan, layanan, dan produk yang ditawarkan operator, bukan semata-mata karena nomor telepon.

Regulator Singapura sendiri pernah menjelaskan bahwa number portability mengurangi hambatan untuk berpindah penyedia layanan dan mendorong operator untuk lebih aktif bersaing serta berinovasi.

Kenapa Indonesia Belum Menerapkannya?

Sampai September 2026, Indonesia belum memiliki mekanisme MNP yang memberikan jaminan efektif kepada pelanggan untuk mempertahankan nomor ketika berpindah operator.

Hal ini bahkan baru-baru ini menjadi perkara di Mahkamah Konstitusi.

Dalam Perkara Nomor 319/PUU-XXIV/2026, pemohon mempersoalkan ketentuan dalam UU Telekomunikasi karena dinilai belum memberikan kepastian bagi pengguna jasa telekomunikasi untuk mempertahankan nomor seluler ketika berpindah operator. Isu tersebut secara langsung dikaitkan dengan konsep Mobile Number Portability.

Namun, penting dicatat bahwa belum ada keterangan resmi yang menyebut satu alasan tunggal mengapa Indonesia belum menerapkan MNP.

Kalau melihat mekanisme MNP di negara lain, penerapannya bukan sekadar menambahkan tombol “pindah operator” di aplikasi.

Ada sistem yang harus menghubungkan operator lama dan operator baru, mekanisme database nomor, proses verifikasi pelanggan, pengaturan routing panggilan dan SMS, pembagian biaya, sampai prosedur jika terjadi kesalahan atau penipuan dalam proses porting.

Australia, misalnya, memiliki aturan khusus terkait verifikasi identitas sebelum nomor dipindahkan. Regulator bahkan memiliki prosedur pembalikan porting jika proses tersebut ternyata salah atau ilegal.

Artinya, MNP membutuhkan kerangka regulasi sekaligus kesiapan teknis dan operasional lintas operator.

Indonesia juga memiliki konteks yang cukup berbeda dibanding sejumlah negara yang sudah lebih dulu menerapkan MNP.

Salah satunya adalah persoalan identitas pelanggan.

Pada 2026, pemerintah justru memperketat registrasi pelanggan seluler. Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026 mengatur registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler, termasuk penggunaan data kependudukan dan biometrik untuk memastikan validitas identitas pelanggan.

Mulai 1 Juli 2026, registrasi pelanggan baru diwajibkan menggunakan verifikasi biometrik atau pengenalan wajah. Kebijakan tersebut ditujukan antara lain untuk mencegah penyalahgunaan identitas dan nomor seluler.

Sebab, ketika sebuah nomor berpindah operator, sistem harus benar-benar tahu siapa pemilik sah nomor tersebut. Proses porting tidak boleh justru membuka celah baru untuk pembajakan nomor, penipuan atau penyalahgunaan identitas.

“Urgensinya kami memantau dulu kaitan gugatan ini. Masih harus kami bahas secara internal,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir saat dihubungi Uzone, Senin (28/9).

Australia sudah menunjukkan bahwa persoalan tersebut memang perlu ditangani secara khusus. Negara tersebut bahkan memiliki standar tambahan untuk verifikasi identitas sebelum mobile number porting dilakukan.

Untuk saat ini, belum ada kepastian bahwa Indonesia akan menerapkan MNP dalam waktu tertentu.

Yang jelas, isu ini kembali muncul ke ruang publik setelah adanya permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 2026.

Sementara itu, negara-negara lain sudah menjalankan MNP dengan model masing-masing. Singapura bahkan memulainya sejak 1997, Australia memiliki aturan porting yang cukup ketat, sementara India telah membangun mekanisme porting yang memungkinkan pelanggan mendapatkan kode khusus untuk berpindah operator.