Ganjil Genap Jakarta Dikaji Ulang Setelah 10 Tahun, Mau Diubah?

Uzone.id - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta baru saja menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait aturan ganjil genap (gage). Diskusi ini bertujuan untuk menjaring aspirasi publik sekaligus mengevaluasi efektifitas aturan tersebut setelah genap 10 tahun diterapkan.

"FGD ganjil genap kemarin kan hanya meminta masukan masyarakat seperti apa ya, seperti itu. Dan memang perlu ada kajian lebih," kata Kadishub DKI Budi Awaludin, Minggu (27/9) dikutip dari Detik.

Evaluasi Aturan Ganjil Genap oleh Dishub DKI

Dalam forum FGD tersebut, Budi menjelaskan bahwa topik yang dibahas mencakup dampak perekonomian hingga persoalan lingkungan di Jakarta. Pihak Dishub DKI merasa butuh pendalaman materi untuk dijadikan bahan analisis dan evaluasi lanjutan.

"Kajian lebih mendalam lagi terkait ganjil genap, yang nantinya akan berkorelasi terkait masalah perekonomian, terkait juga lingkungan hidup dan juga emisi saat ini, berkorelasi juga terkait jenis kendaraan. Nah, ini banyak hal yang memang harus dikaji lebih mendalam," jelasnya.

Aspirasi Publik dan Peringatan Pakar

Menurut Budi, dorongan terkait isu ekonomi banyak disampaikan oleh kalangan dunia usaha. Sebagian dari mereka mengusulkan agar penerapan sistem ganjil genap bisa disesuaikan agar lebih fleksibel.

“Misalkan kalau dari apa namanya, para pelaku usaha minta direlaksasi kan, seperti itu,” katanya.

Namun di lain sisi, para pakar justru memperingatkan bahwa langkah relaksasi berpotensi memperparah kemacetan di jalanan Jakarta. Oleh sebab itu, kajian komprehensif sangat diperlukan sebelum mengambil keputusan.

"Nah, tapi juga kalau dari sisi para pakar, ya kalau misalkan ada relaksasi pasti kan akan nambah kemacetan lagi kan. Nah, ini kan menjadi masih kita harus dikaji lebih mendalam," ucapnya.

Tanggapan DPRD DKI Jakarta: Evaluasi Berbasis Data

Menanggapi wacana ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, turut angkat bicara. Ia mengingatkan agar proses evaluasi ganjil genap tidak serta-merta berujung pada pelonggaran aturan secara langsung.

"Menurut saya, kebijakan ganjil-genap memang perlu dievaluasi secara berkala karena sudah berjalan cukup lama. Tetapi evaluasi bukan berarti harus langsung diarahkan pada pelonggaran atau relaksasi aturan," kata Rani dikutip, Senin (28/9).

Rani pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpatokan pada data yang objektif saat melakukan evaluasi. Pemprov harus memastikan agar skema relaksasi nantinya tidak malah menambah beban kemacetan di jalan raya.

Rani mendorong agar Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi berbasis data yang objektif. Ia mengingatkan jangan sampai relaksasi ganjil genap justru membuat beban jalan semakin berat.

"Yang paling penting adalah melihat datanya secara objektif: bagaimana dampaknya terhadap volume kendaraan, kecepatan lalu lintas, kemacetan, dan juga emisi. Kalau memang hasil kajian menunjukkan ganjil-genap masih efektif sebagai salah satu instrumen pengendalian lalu lintas, tentu jangan sampai relaksasi justru membuat beban jalan semakin berat," ucap dia.

Pentingnya Solusi Pendukung dan Ekosistem Transportasi

Selain itu, Rani menekankan pentingnya menyiapkan solusi rekayasa lalu lintas pendukung jika aturan ganjil genap kelak diubah atau dibuat fleksibel. Jangan sampai kebijakan dilonggarkan tanpa adanya strategi alternatif yang matang.

Rani pun mendorong adanya rekayasa lalu lintas yang lain jika memang ganjil genap hendak dibuat fleksibel atau diubah. Dia mengingatkan jangan sampai alternatif pengendaliannya belum disiapkan.

"Kalaupun ke depan ada perubahan atau fleksibilitas penerapan, saya kira harus dibarengi dengan rekayasa lalu lintas dan inovasi kebijakan lainnya. Jangan sampai satu aturan dilonggarkan, tetapi alternatif pengendaliannya belum siap," ujarnya.

Menurut pandangan Rani, ganjil genap merupakan bagian dari kesatuan ekosistem transportasi Jakarta. Langkah ini perlu diimbangi dengan optimalisasi transportasi publik, integrasi antar-moda, tata kelola parkir, hingga pemanfaatan teknologi lalu lintas.

Rani memandang ganjil genap sebagai bagian dari sistem transportasi Jakarta secara keseluruhan, bukan kebijakan yang berdiri sendiri.

Karena itu, kata dia, penguatan transportasi umum, integrasi antarmoda, pengaturan parkir, manajemen lalu lintas, serta penerapan teknologi lalu lintas juga harus berjalan bersamaan.

"Jadi prinsipnya, saya mendukung evaluasi berbasis data. Tetapi kalau mau ada relaksasi, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa kemacetan dan kualitas udara tetap terkendali dan masyarakat tetap punya pilihan transportasi yang baik. Jangan sampai kebijakan dibuat lebih fleksibel, tetapi dampaknya justru kembali dirasakan warga dalam bentuk kemacetan," tutur dia.