Ini 7 Aturan Baru Sisa Kuota Internet, Bisa Rollover hingga Refund

Uzone.id – Perlakuan terhadap sisa kuota internet tengah disorot pemerintah selama beberapa bulan belakangan ini. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota.

Surat Edaran tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang diputuskan pada 23 Juli 2026.

Dalam aturan tersebut, sisa kuota tidak lagi hanya dipandang sebagai bagian dari layanan komersial. Komdigi menyebut sisa kuota memiliki nilai ekonomi dan manfaat jasa yang telah dibayar oleh pengguna.

“Sisa kuota secara hukum tidak lagi dimaknai sebagai sekadar layanan komersial, melainkan telah bergeser menjadi hak milik tidak berwujud (intangible asset) berupa nilai ekonomi dan manfaat jasa yang telah dibayar penuh oleh pengguna,” tulis Surat Edaran tersebut.

Meski begitu, aturan ini tidak serta-merta berarti semua paket internet akan otomatis menjadi kuota tanpa masa berlaku. Operator tetap dapat menyediakan paket rollover maupun non-rollover, tetapi diwajibkan menyediakan pilihan layanan dan mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan.

Lantas, apa saja yang perlu diketahui dari aturan baru ini? Berikut 7 poin pentingnya.

Operator Wajib Sediakan Pilihan Paket Rollover

Penyelenggara jaringan bergerak seluler diwajibkan menyediakan berbagai pilihan paket layanan yang lebih fleksibel.

Salah satunya adalah paket dengan fitur akumulasi kuota atau rollover. Dengan sistem ini, sisa kuota yang belum digunakan dapat diakumulasikan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan layanan yang berlaku.

Pilihan tersebut ditujukan agar pelanggan dapat memilih paket sesuai kebutuhan, kemampuan, serta pola penggunaan internet masing-masing.

Paket Non-Rollover Tetap Tersedia

Aturan baru ini tidak mewajibkan semua paket internet menggunakan sistem rollover.

Dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026, operator diminta menyediakan pilihan paket yang mencakup layanan dengan akumulasi kuota atau rollover, tanpa akumulasi kuota atau non-rollover, hingga inovasi perlindungan lainnya.

Artinya, pelanggan tetap bisa menemukan berbagai jenis paket internet sesuai kebutuhan. Namun, operator diwajibkan menyediakan pilihan layanan yang fleksibel dan proporsional.

Sisa Kuota Harus Mendapat Perlindungan

Ini menjadi salah satu poin paling penting dalam surat edaran tersebut.

Komdigi mewajibkan operator melindungi sisa kuota internet yang belum dimanfaatkan, termasuk untuk layanan prabayar maupun pascabayar.

Bentuk perlindungannya pun tidak hanya berupa rollover. Operator dapat menerapkan berbagai mekanisme, mulai dari perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana atau refund, hingga bentuk perlindungan lainnya.

Dengan kata lain, rollover bukan menjadi satu-satunya opsi untuk menangani sisa kuota pelanggan.

Sisa Kuota Bisa Mendapat Kompensasi Hingga Refund

Selain akumulasi kuota dan perpanjangan masa aktif, surat edaran tersebut juga membuka kemungkinan perlindungan sisa kuota melalui pengalihan manfaat, kompensasi, hingga pengembalian dana atau refund.

Namun, pengguna perlu memahami bahwa aturan tersebut tidak otomatis berarti semua pelanggan dapat langsung meminta refund atas kuota yang tidak terpakai.

Refund merupakan salah satu bentuk mekanisme perlindungan yang disebut dalam surat edaran. Implementasi serta bentuk layanan yang tersedia nantinya bergantung pada mekanisme yang disiapkan masing-masing operator.

Operator Dilarang Tarik Biaya Tambahan untuk Sisa Kuota

Komdigi juga menegaskan bahwa kuota yang belum sepenuhnya digunakan tidak boleh menjadi alasan bagi operator untuk membebankan biaya tambahan kepada pelanggan.

Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan, “kuota yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, harus dapat dipergunakan hingga habis tanpa dibebani biaya atau tarif tambahan dengan dalih perpanjangan masa aktif atau alasan apapun.”

Artinya, operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan hanya agar pelanggan bisa mempertahankan atau menggunakan sisa kuota yang sudah menjadi bagian dari layanan yang dibayarnya.

Aturan Berlaku untuk Prabayar dan Pascabayar

Perlindungan terhadap sisa kuota tidak hanya berlaku bagi pengguna kartu prabayar.

Surat Edaran tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa perlindungan sisa kuota mencakup layanan prabayar maupun pascabayar.

Dengan begitu, penyelenggara jaringan bergerak seluler harus menyiapkan mekanisme perlindungan terhadap kuota yang belum digunakan untuk kedua jenis layanan tersebut.

Informasi Kuota Harus Lebih Transparan

Bukan hanya soal perlakuan terhadap kuota yang tersisa, operator juga diminta meningkatkan transparansi informasi kepada pelanggan.

Informasi mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, kebijakan pemakaian secara wajar, berakhirnya layanan, hingga perlakuan terhadap sisa kuota harus disampaikan secara sederhana, jelas, dan mudah dipahami.

Operator juga diwajibkan menyediakan kanal pemantauan yang memudahkan pelanggan mengecek penggunaan dan sisa kuota dari layanan yang dipilih.

Selain itu, mekanisme pengaduan pelanggan juga harus diperkuat dan dibuat lebih mudah diakses.

Penyelenggara jaringan bergerak seluler diwajibkan menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban tersebut kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan. Komdigi juga akan melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan aturan tersebut.