Komdigi Copot 3 Pegawai Imbas Kasus Data Pelamar yang Bocor

Uzone.id — Kementerian Komunikasi dan Digital resmi mencopot 3 pegawai yang terlibat dalam proses rekrutmen Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PLJP). Diketahui, proses rekrutmen tersebut menjadi sorotan setelah bocornya data pelamar di lingkungan Komdigi dan bisa diakses melalui Google Drive.

Dalam keterangan resminya, Inspektur Jenderal Komdigi Arief Tri Hardiyanto mengatakan bahwa pencopotan tersebut dilakukan setelah adanya investigasi internal terhadap proses pengadaan yang dimaksud.

“Berdasarkan hasil investigasi Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital telah menonaktifkan dari jabatannya tiga orang yang diduga terkait dalam proses pengadaan jasa dimaksud,” katanya.

Adapun pejabat yang dicopot antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital setingkat Eselon II selaku penanggung jawab kegiatan pengadaan, Ketua Tim SDM dan Organisasi (SDMO) setingkat Eselon III dan Seorang staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Pengadaan PJLP sendiri berlangsung pada 12-15 Januari 2026 dan dilakukan secara mandiri oleh satuan kerja Sekretariat DJID. Proses pengadaan mencakup sembilan posisi tenaga administrasi di lingkungan Sekretariat DJID.

Dalam proses investigasi yang dilakukan, Komdigi menemukan bahwa proses pengadaan jasa untuk 9 posisi PJLP tidak dilaksanakan sesuai prinsip yang berlaku di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya terkait keadilan kepatuhan terhadap ketentuan, dan akuntabilitas.

Pengadaan tersebut juga dilakukan tanpa menggunakan sistem resmi kementerian, sehingga berpotensi merugikan atau menguntungkan pihak tertentu dan bertentangan dengan asas keadilan dalam pengadaan barang dan jasa. 

Berdasarkan temuan tersebut, proses pengadaan akhirnya dihentikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Saat ini, Komdigi mengungkap pihaknya telah melakukan pemeriksaan lanjutan sebagai dasar penjatuhan sanksi disiplin pegawai, termasuk kemungkinan penurunan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.