Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys mengatakan semua perusahaan operator seluler di Indonesia mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan bantuan kuota data internet gratis untuk murid, guru, mahasiswa, dan dosen demi melancarkan pembelajaran jarak jauh.
ATSI percaya diri kalau regulasi IMEI akan siap berjalan pada 15 September 2020 untuk memberangus perangkat-perangkat ilegal atau black market (BM) di Indonesia. Menurut Sekjen ATSI, perdagangan ponsel yang terjadi di e-commerce baiknya menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian.
Marwan O. Baasir selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) memaparkan, selama ini pihak operator telah berupaya membangun sistem beserta project timeline demi aturan IMEI dapat terlaksana. Tak hanya itu, operator juga telah mengucurkan dana USD14 juta.
Setelah dianggap molor sejak disahkan pada April lalu dan sempat dirumorkan akan berlaku pada 31 Agustus kemarin, akhirnya regulasi IMEI yang bertujuan untuk memberangus ponsel ilegal dan black market (BM) akan berlaku pada 15 September 2020.
Baru-baru ini ada rencana mengenai perusahaan telekomunikasi asal Malaysia, Axiata yang tengah dalam tahap diskusi dengan penyedia operator seluler di Indonesia agar terjadi konsolidasi dalam waktu dekat. Pihak XL Axiata memilih untuk bungkam, lantas bagaimana dengan ATSI?
Pemberlakuan regulasi IMEI oleh pemerintah pada 18 April 2020 diharapkan tidak menimbulkan kepanikan tersendiri bagi masyarakat, baik karena masih dalam pandemi corona, maupun karena konsumen yang takut ponselnya kena blokir juga. Berikut pernyataan dari penyedia operator melalui ATSI.
Semangat membantu pemerintah dalam tanggap darurat bencana Covid-19 tidak ditunjukkan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
