Mulai 1 Juli 2020, Indonesia akan menarik pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari perusahaan digital, termasuk Netflix, Spotify, Amazon, Zoom, Apple dan lain-lain.
Setelah BPJS kembali naik, dimasa-masa pandemi ini salah satu pendukung hiburan gabut dirumah, Netflix dan Spotify pun terancam bakal mengalami kenaikan tarif berlangganan.
Di tengah pembahasan tentang skema pajak untuk perusahaan over-the-top (OTT) asing yang layanannya berjalan di atas infrastruktur jaringan Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate masih sempat menyinggung soal konten di dalam Netflix.
Pembahasan soal perusahaan digital asing seperti Netflix dan lain-lain di Indonesia tampaknya masih akan bergulir selama urusan pajaknya belum benar-benar rampung. Terkait hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ternyata masih berharap mereka mau buka kantor di Indonesia.
Sebagai penyedia layanan streaming digital yang beroperasi di Indonesia, Netflix belakangan jadi sorotan pemerintah karena kewajiban membayar pajak sejak dia hadir pada 2016. Bagaimana dengan layanan sejenis, yakni Hooq, yang juga dirilis 4 tahun lalu?
Geger rencana fatwa haram untuk layanan streaming digital Netflix oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tadi pagi, Kamis (23/1). Namun, ternyata hal tersebut dibantah oleh MUI. Apa kata pengamat soal ini?
Selain urusan pajak, perkara Netflix juga tak jauh-jauh dari polemik konten di dalamnya. Netflix memiliki ragam konten berupa film dan serial yang bisa jadi gak semuanya cocok dengan kultur di Indonesia. Sebenarnya konten di Netflix layak gak sih diatur oleh pemerintah?
Layanan digital luar negeri seperti Netflix kerap diterpa masalah pajak karena gak punya badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. Gara-gara ini jadinya urusan pajak mereka tidak jelas -- bahkan memang gak membayar pajak negara. Kominfo tengah menyiapkan alternatif lain buat tarik pajak Netflix.
Netflix sudah hadir di Indonesia sejak Januari 2016, berarti sudah 4 tahun lamanya. Awal kehadirannya memang sempat bikin heboh, karena Netflix gak bikin kantor di Indonesia. Tandanya, gak bisa menjalankan pajak ke negara. Tapi, apakah memang terhitung melanggar?
Sebelum pemerintah memberlakukan pembatasan konten di dalam platform Netflix, pada dasarnya layanan ini sudah mendukung fitur Parental Controls yang bisa mengatur tiap usia pengguna agar gak asal nonton tayangan yang gak sesuai umur. Caranya pun praktis, baca terus ya.
Tak cuma soal pajak, tapi ada juga hal lain yang dapat dilakukan jika layanan asing seperti Netflix sudah resmi terdaftar sebagai Badan Usaha Tetap di Indonesia. Hal tersebut tak lain adalah konten yang dinilai layak diawasi di dalam platform digital seperti Netflix.
Yamaha Siapkan Bengkel dan Pos Jaga Selama Mudik Lebaran 2024
Honda SC e: Concept Dapat Respon Bagus, AHM Tinggal Tentukan Harganya
Uzone Talks: Saatnya Mudik! Apa Aja yang Harus Disiapkan?
Lenovo Masih Malu-malu Bocorin Penerus Legion Go
Tools Editing Video untuk Para Pemula
Akhirnya Toyota Rush Facelift Bakal Hadir, Tapi Begitu Doang?
Koneksi 4G Telkomsel Hadir di 14 Kapal Pelni, Pakai Jaringan Starlink
Deretan Fakta Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim
Daftar HP Vivo Terbaru di Ramadan 2024: Harga dan Spesifikasi
10 HP Android Paling Kencang Sedunia, Banyak Dijual di Indonesia
iOS 18 Bawa Fitur yang Sudah Ada di Android Sejak 2008
Vivo V30e Lolos TKDN, Speknya Upgrade dari V29e