Tak Andalkan BTS Lagi, Komdigi Siapkan Cara Baru Atasi Blank Spot

Uzone.id — Pemerintah melalui Kementerian Komdigi mulai mengubah strategi dalam memperluas akses jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia. 

Alih-alih mengandalkan infrastruktur BTS untuk pembangunan jaringan, Komdigi kini memilih untuk menggunakan berbagai teknologi yang disesuaikan dengan karakter dan masing-masing wilayah.

Rencana ini disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria yang menyebut bahwa pemerataan konektivitas tidak bisa lagi disamakan di seluruh daerah. 

Menurutnya, Setiap wilayah memiliki tantangan geografis, jumlah penduduk, hingga kebutuhan jaringan yang berbeda sehingga solusi yang digunakan pun harus disesuaikan.

"Kita coba petakan mana yang prioritas. Yang mungkin tidak bisa ditembus dengan BTS, mungkin lewat satelit atau moda jaringan telekomunikasi yang lain," kata Wamenkomdigi Nezar Patria di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (04/08).

Menurutnya, pemerintah akan mengkombinasikan berbagai teknologi seperti BTS, jaringan fiber optik, satelit, hingga solusi telekomunikasi lainnya agar layanan internet dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki medan sulit.

Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibanding hanya mengandalkan pembangunan BTS di seluruh daerah sekaligus menjangkau wilayah yang selama ini sulit mendapat akses internet.

Nezar mencontohkan Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini memiliki tingkat konektivitas mencapai 95,5 persen. Dari total 841 desa, sebanyak 803 desa telah terjangkau layanan internet.

"Provinsi Kalimantan Timur salah satu yang terbaik dalam soal konektivitas 95,5 persen. Dari 841 desa itu yang sudah tercover ada 803 desa," ujarnya.

Meski begitu, pemerintah masih mencatat terdapat 269 titik blank spot yang menjadi prioritas penyelesaian di berbagai daerah. Untuk mempercepat pemerataan aksesnya, Komdigi akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, BAKTI Komdigi, serta operator telekomunikasi.

Nezar juga menegaskan kalau keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang dalam menghadirkan akses digital bagi masyarakat. Maka dari itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan.

"Dengan sinergi yang kita lakukan, kita bisa saling menguatkan dan mewujudkan beberapa titik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat," tegasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi turut mendukung pendekatan ini dan mengatakan pemerintah daerah juga telah menerapkannya dengan memanfaatkan kombinasi berbagai teknologi, mulai dari fiber optik, VSAT, hingga satelit.

Menurut Ririn, percepatan pemerataan konektivitas membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, terutama dalam sinkronisasi data, penguatan kebijakan, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.