Momen pengesahan UU PDP juga menjadi disebut sebagai salah satu pencapaian di ruang siber Indonesia dan bahkan menjadi momentum perbaikan ruang siber Indonesia.
Setidaknya ada 4 hal yang akan dibenahi di lingkungan perusahaan Telkom Group agar bisa menyesuaikan diri aturan-aturan yang ada di UU PDP. Apa saja?
Prinsip-prinsip ini penting dipahami oleh berbagai lapisan. Pasalnya, di Eropa saja salah satu pelanggaran paling tinggi soal data pribadi ini bukan soal kebocoran data tapi karena pengendali data lalai akan prinsip PDP.
Kisah ibu tiri yang lebih memanjakan anak kandung dibandingkan anak tiri seperti Cinderella sangat populer. Hal yang cukup mirip terjadi pada UU PDP No. 27 yang belum lama ini disahkan oleh pemerintah. Begini maksudnya.
Dengan disahkan RUU PDP pada sidang Paripurna DPR RI, Selasa, (20/09/2022), Menkominfo menyatakan kalau Indonesia jadi negara Asia Tenggara kelima yang punya RUU PDP.
Sebelum UU PDP ini hadir, para peretas yang menjalankan aktivitasnya seperti pembobolan dan jual beli data sadar betul bahwa tindakannya ini melanggar hukum dan jika tertangkap konsekuensi hukum menanti mereka. Namun, tetap saja mereka melakukan hal tersebut.
Menteri Johnny memaparkan terkait sanksi kebocoran data yang telah diatur dalam UU PDP yang baru disahkan hari ini. Ada 2 jenis sanksi yang nantinya dijatuhkan pada pelanggar kebocoran data, baik itu sanksi administratif hingga sanksi pidana.
Langkah selanjutnya setelah pengesahan ini, pakar siber meminta untuk segera membentuk Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang kuat, independen dan powerful.
Setelah melakukan berbagai proses yang cukup menyita waktu, RUU PDP akhirnya akan segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR.
Selain substansi, yang tak kalah penting dalam pembahasan RUU PDP adalah otoritas atau lembaga yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan perlindungan data pribadi di Indonesia.
UU utama tersebut yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP dan UU Keamanan dan Ketahanan Siber atau KKS.
Film juga bukan, tapi status RUU PDP masih 'coming soon' sampai sekarang. Salah satu dampaknya pun bikin miris.
Peluang Buat Digital Talent Nih, Kominfo Sediakan 100 Ribu Beasiswa!
Indonesia Negara Pertama Pakai Solar Campur Sawit, Apa Itu Biodiesel B35?
Jajaran Solusi Digital di Telkomsel Enterprise Solution Day 2023
Telkom Dukung Pembangunan Desa Wisata, di Mana Saja?
Samsung Galaxy S23 Series Debut, Pakai Chipset Paling Gahar
Kenalan dengan 12 Startup yang Lolos di Nextdev Academy 2023
Prakerja 2023 Sudah Dibuka, Begini Cara Daftarnya Secara Online
Kreator Muda PDKT dengan Lumix S5 Mark II di Lumix Creator Universe
Wuling dan Uzone.id Edukasi New Energy Vehicle Ke Komunitas Telkom Runners
Wuling Air ev dan Almaz Hybrid Tampil di Acara New Energy Vehicle Xperience
Menang Uzone Choice Award 2022, Ini Kata United
Uzone Choice Award 2022: United T1800 Sabet Most Worthy Electric Bike
Trending Lainnya
.jpg/300 "RUU PDP Disahkan, Lembaga yang ‘Powerful’ Harus Segera Dibentuk")
Gadget
Auto
Startup
Masuk dengan Google