icon-category Digilife

Margonda, Kalimalang, Daan Mogot Jadi Jalan Berbayar Tahun 2020?

  • 19 Nov 2019 WIB
  • Bagikan :

    Ilustrasi Electronic Road Pricing (Foto: New Nation)


    Uzone.id - Pengguna mobil pribadi bakal makin pusing nih membaca berita media online yang mengabarkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar untuk Jalan Margonda (menghubungkan Depok-Jakarta Selatan), Jalan Kalimalang (menghubungkan Bekasi-Jakarta Timur, dan Daan Mogot (menghubungkan Tangerang-Jakarta Barat).

    BPTJ saat ini lagi menggodok road map atau peta jalan untuk ERP.  BPTJ menargetkan ERP bisa berlaku mulai tahun 2020.

    Wah, Sudah mikirin cicilan mobil, beli BBM, nanti harus keluar duit lagi untuk ERP. Ingin menggunakan transportasi umum tapi tak semua kawasan terhubung dengan baik.

    Baca juga: Pelaku Teror Sperma Ditangkap, Ini Perjuangan Suami Viralkan Pelaku di Facebook

    Kalau menurut Humas BPTJ Budi Raharjo, seperti dikutip dari Kompas.com, sumber kemacetan di Jakarta berasal dari daerah penyangga Ibu Kota. Makanya, ERP ini diterapkan pada jalan penghubung itu.

    Kemacetan makin menjadi-jadi karena pergerakan mobil pada 2015 di kisaran 44 juta dalam satu hari, kemudian pada 2018 naik menjadi 88 juta per hari.

    Angka itu termasuk sepeda motor, mobil pribadi dan angkutan umum. Kemacetan didominasi oleh kendaraan pribadi.

    Baca juga: Ariel Tatum Gak Bakal Kepincut Lamborghini Raffi Ahmad, Sukanya Mobil Klasik

    Alih-alih mendukung kebijakan BPTJ, Wali Kota Depok Mohammad Idris malah fokus pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) untuk kawasan Depok, seperti dilaporkan Okezone.com.

    Menurut Idris, nantinya LRT akan melewati titi wilayah Kota Depok, yakni Cinere dan Cibubur yang masuk kecamatan Cimanggis.

    "Lalu akan kami usulkan dibangun MRT ke arah Jalan Margonda hingga Cinere dan tersambung dengan MRT di Lebak Bulus Jakarta," kata Idris.

    Soal rencana BPTJ yang akan menerapkan ERP di Jalan Margonda, Idris menegaskan hal itu masih dalam wacana.

    "Belum ada pemberitahuan maupun informasi secara resmi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok," kata dia.

    Rupanya, rencana penerapan ERP ini akan banyak menghadapi kerikil. Pemerhati Transportasi Ellen Tangkudung meminta BPTJ mempertimbangkan ketersediaan transportasi umum yang akan jadi moda peralihan bagi masyarakat. Dilihat dari kelayakan, harga yang terjangkau untuk semua wilayah.

    Paling utama, soal ketersediaan angkutan umum yang bisa menjangkau ke daerah-daerah bisnis Ibu Kota. Hal ini lantaran kawasan tersebut menjadi pusat pergerakkan masyarakat daerah yang bekerja di Jakarta.

    "Mungkin Depok dan Bogor sudah punya kereta tinggal di tambah saja, tapi kalau seperti Kalimalang dan Tangerang itu harus bagaimana. Pada prinsipnya saya setuju, tapi dikaji lebih matang dulu," ucap Ellen kepada Kompas.com.

     

     

    VIDEO 5 Pertimbangan Sebelum Beli Xpander Cross

    Cek informasi menarik lainnya di Google News

    Bantu kami agar dapat mengenal kalian lebih baik dengan mengisi survei di sini